Daerah

Mantan Kades Bantarjaya Minta Transparansi BHP-BHR dan Tunjangan Purnatugas, Pemkab Bekasi dan DPRD Diminta Jangan Saling Menunggu

18
×

Mantan Kades Bantarjaya Minta Transparansi BHP-BHR dan Tunjangan Purnatugas, Pemkab Bekasi dan DPRD Diminta Jangan Saling Menunggu

Sebarkan artikel ini
Mantan Kades Bantarjaya Minta Transparansi BHP-BHR dan Tunjangan Purnatugas, Pemkab Bekasi dan DPRD Diminta Jangan Saling Menunggu

KABUPATEN BEKASI, KabarNusa24.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) desa pada akhir 2025 kembali menjadi sorotan.

Kebijakan yang sebelumnya disebut hanya bersifat penundaan akibat menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu kini dipertanyakan, setelah muncul pengakuan mantan kepala desa yang mengungkap adanya selisih pengembalian anggaran yang cukup signifikan.

Mantan Kepala Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang akrab disapa Kang Abuy, secara terbuka menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelaah kebijakan pengelolaan anggaran tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Berawal dari Alasan PAD Turun

Persoalan ini bermula ketika pada akhir 2025, Pemkab Bekasi mengambil kebijakan menunda penyaluran anggaran BHP dan BHR kepada desa-desa, dengan alasan kondisi PAD Kabupaten Bekasi mengalami penurunan.

Saat itu, Asep Surya Atmaja yang masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pemotongan anggaran, melainkan hanya menunda penyalurannya dan akan merealisasikannya pada awal 2026.

Namun, menurut pengakuan Kang Abuy, realisasi pengembalian anggaran di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.

Dipangkas Lebih dari Rp400 Juta, Kembali Hanya Rp96 Juta

Kang Abuy mengungkapkan, dari anggaran yang sebelumnya ditunda di desanya dengan nilai lebih dari Rp400 juta, jumlah yang dikembalikan Pemkab Bekasi hanya sekitar Rp96 juta.

“Kalau memang pemerintah daerah hanya menunda penyaluran, seharusnya anggaran tersebut dikembalikan sesuai dengan hak desa. Faktanya, dari anggaran lebih dari Rp400 juta, yang dikembalikan hanya sekitar Rp96 juta. Lalu, ke mana selisihnya? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Kang Abuy, Minggu (22/11/2026).

Ia mengaku telah mempertanyakan persoalan serupa kepada sejumlah kepala desa lainnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat desa-desa lain yang juga mengalami pengurangan dengan persentase yang berbeda-beda.

Kang Abuy menilai, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas penjelasan bahwa kondisi keuangan daerah sedang tertekan. Pemerintah daerah harus mampu membuka data secara transparan, mulai dari besaran anggaran yang ditunda, dasar hukum kebijakan, realisasi pengembalian, hingga kejelasan penggunaan anggaran yang tidak disalurkan.

Jangan Berhenti Pada Alasan PAD Turun, KPK Diminta Menelaah

Menurutnya, alasan penurunan PAD tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apalagi, kebijakan tersebut menyangkut hak keuangan pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya siap memberikan keterangan dan bersaksi apabila dibutuhkan aparat penegak hukum, termasuk KPK. Silakan periksa, telusuri, dan audit bagaimana kebijakan penundaan BHP-BHR itu dilakukan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak jelas pertanggungjawabannya,” ujar Kang Abuy.

Ia juga meminta KPK tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi menelaah proses pengambilan kebijakan, dasar perhitungan anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Menurutnya, penelaahan terhadap kebijakan tersebut penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan maupun pihak yang mengambil keuntungan dari kebijakan anggaran yang berdampak terhadap desa.

Dana Purnatugas Ikut Dipertanyakan, Pemkab dan DPRD Jangan Saling Menunggu

Tidak berhenti pada persoalan BHP dan BHR, Kang Abuy juga menyoroti belum jelasnya realisasi tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam ketentuan tersebut, tunjangan purnatugas diberikan satu kali pada akhir masa jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan yang berlaku.

Kang Abuy mengaku pernah mempertanyakan persoalan tersebut secara langsung kepada Bupati Bekasi melalui pesan WhatsApp. Namun, menurut pengakuannya, hingga saat ini belum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian.

Ia kemudian meminta penjelasan kepada salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

“Disampaikan bahwa bukan tidak disalurkan, tetapi masih dalam pembahasan dengan anggota DPRD,” ungkapnya menirukan penjelasan pegawai DPMD tersebut.

Jawaban itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika memang masih dalam pembahasan, sejauh mana prosesnya berjalan? Apa kendalanya? Siapa yang bertanggung jawab memastikan regulasi tersebut dapat dilaksanakan?

“Jangan sampai persoalan hak purnatugas terus-menerus berlindung di balik alasan masih dibahas. Pemerintah daerah dan DPRD harus memberikan kepastian. Jangan membuat masyarakat, khususnya para mantan kepala desa dan perangkat desa, terus menunggu tanpa kejelasan,” tegasnya.

Bupati Harus Bertanggung Jawab, DPRD Jangan Tutup Mata

Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius Bupati Bekasi beserta jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Sebagai pemegang kepemimpinan pemerintahan daerah, Bupati dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan fiskal yang berdampak terhadap pemerintahan desa.

DPRD Kabupaten Bekasi pun tidak boleh hanya menjadi penonton. Fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran harus dijalankan secara konkret, termasuk meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai perbedaan antara nilai anggaran yang ditunda dengan nominal yang akhirnya direalisasikan.

KabarNusa24.com memandang terdapat sejumlah hal yang perlu dibuka kepada publik, di antaranya:

1. Berapa total anggaran BHP dan BHR seluruh desa yang ditunda atau dikurangi pada akhir 2025?
2. Apa dasar hukum dan dokumen resmi yang menjadi landasan kebijakan tersebut?
3. Berapa total anggaran yang telah dikembalikan kepada masing-masing desa?
4. Ke mana alokasi anggaran yang tidak dikembalikan atau tidak direalisasikan?
5. Bagaimana perkembangan kebijakan tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD?

Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jangan Sampai Kebijakan Anggaran Menjadi Celah Penyalahgunaan Kewenangan

Persoalan ini bukan sekadar perbedaan angka dalam dokumen anggaran. Ini menyangkut transparansi, tanggung jawab pejabat publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Jika pemerintah menyatakan hanya melakukan penundaan, maka penjelasan mengenai realisasi pengembalian harus disampaikan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati Bekasi tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif mengenai penurunan PAD. Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu dihitung, siapa yang menetapkan, serta bagaimana pertanggungjawaban setiap rupiah anggaran yang menjadi hak desa.

Jangan sampai ketidakjelasan kebijakan justru membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kini, masyarakat menunggu ketegasan Pemkab Bekasi, sikap pengawasan DPRD, serta langkah konkret aparat penegak hukum. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan pengakuan / klaim dari Mantan Kepala Desa Bantarjaya. KabarNusa24.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Bekasi, DPMD, DPRD Kabupaten Bekasi, serta pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai kebijakan BHP-BHR dan tunjangan purnatugas tersebut.

(Red – SRM)

Penulis

  • Admin

    Profil Pempred kabarnusa24.com

     

    Mantan Kades Bantarjaya Minta Transparansi BHP-BHR dan Tunjangan Purnatugas, Pemkab Bekasi dan DPRD Diminta Jangan Saling Menunggu
    Foto: SUHAEB RIZAL M
    PEMIMPIN REDAKSI KABARNUSA24.COM

    Nama: SUHAEB RIZAL M

    Kelahiran : BEKASI

    Tanggal lahir : 23 Oktober 1979

    Nama Media : KABARNUSA24.COM

    PERUSAHAAN : PT. Internusa Media Group

    Jabatan : PEMIMPIN REDAKSI

    Alamat Redaksi : Jl. Pertamina Gas No. 44 Karangbahagia Bekasi

    Email: [email protected]

    Pengalaman Jurnalis : global news, Indometro.id, kabarnusa24.com

    Jenjang Wartawan : KOMPETENSI WARTAWAN MUDA (SERTIPIKAT DEWAN PERS)

    Visi : Mewujudkan Pemberitaan Yang Berimbang dengan Semangat Kemitraan

    Misi:

    1. Membantu Masyarakat Luas dalam dunia informasi On line yang Benar dan Akurat

    2. Membantu Pemerintah dalam Mensosialisasikan Program Kerja dalam Pengawalan Sosial Kontrol

    3. Menciptakan Kondusifitas Nasional melalui media

     

    Moto Pribadi :

    Jujur, benar, berani

    (Kejujuran akan membawamu kepada kebenaran yang pada titik nadirmu berteriak perjuangkan dengan keberanian)

    Semboyan:

    “Penaku bukan penamu, melejit menggema aungkan kepribadian yang mencerdaskan nusantara”