Indramayu, kabarnusa24.com Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SD Negeri 3 Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan warga. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar itu dipertanyakan, terutama terkait keterlibatan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.088.563.309 atau sekitar Rp1,08 miliar.
Dalam papan informasi itu tercantum bahwa pelaksana kegiatan adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 4 Agustus hingga 31 Desember 2026.
Sorotan muncul setelah seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku tidak dilibatkan dalam pekerjaan revitalisasi sekolah tersebut.
Warga itu mempertanyakan mekanisme pelaksanaan proyek, termasuk alasan penggunaan tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat sekitar berharap dapat turut dilibatkan dalam pembangunan yang menggunakan anggaran negara tersebut.
“Ketika dikonfirmasi mengenai pelibatan tenaga kerja, saya tidak dilibatkan. Pekerjaan justru diborongkan kepada pihak ketiga oleh pelaksana bernama Karno. Ada warga yang pernah memasukkan satu pekerja, tetapi sempat berdebat dengan kepala sekolah. Padahal, yang diutamakan seharusnya warga lokal. Kenapa harus melibatkan pekerja dari luar semua? Ini revitalisasi, bukan proyek CV,” ungkap warga tersebut.
Menurutnya, pelibatan masyarakat sekitar dalam proyek revitalisasi sekolah perlu mendapat perhatian, sehingga warga setempat juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut.
Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat pada Sabtu (21/11/2026), Kepala UPTD SD Negeri 3 Sukaperna, Suhendi, memberikan tanggapan singkat.
“Kata siapa tidak melibatkan warga sekitar dan dipihakketigakan?” jawab Suhendi.
Namun, tanggapan tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan, pola penggunaan tenaga kerja, maupun bentuk keterlibatan masyarakat sekitar dalam proyek revitalisasi tersebut.
Untuk memperoleh kejelasan, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah dan P2SP mengenai proses pelaksanaan pembangunan, penggunaan tenaga kerja, serta mekanisme pelibatan masyarakat sekitar.
Transparansi Pelaksanaan Jadi Sorotan
Masyarakat berharap pihak sekolah dan P2SP dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penjelasan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga, terutama terkait kesempatan kerja dalam proyek pembangunan yang berada di lingkungan mereka.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah maupun P2SP mengenai persoalan tersebut.
Redaksi kabarnusa24.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak sekolah, P2SP, pelaksana kegiatan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan dan informasi tambahan demi keberimbangan pemberitaan.