BeritaDaerah

Viral Kabar Gubernur Jabar Terima Rp2,8 Miliar Per Bulan, KDM Bantah: Gaji Hanya Rp8,1 Juta

0
×

Viral Kabar Gubernur Jabar Terima Rp2,8 Miliar Per Bulan, KDM Bantah: Gaji Hanya Rp8,1 Juta

Sebarkan artikel ini
Viral Kabar Gubernur Jabar Terima Rp2,8 Miliar Per Bulan, KDM Bantah: Gaji Hanya Rp8,1 Juta

Bekasi-13 september 2025-Media Kabarnusa24.com — Beredar kabar bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat menerima gaji serta tunjangan fantastis, mencapai Rp2,8 miliar per bulan atau lebih dari Rp33 miliar per tahun. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).

“Banyak yang membicarakan penghasilan Gubernur Jawa Barat tunjangannya sampai Rp33 miliar. Saya tegaskan sejak awal, gaji gubernur dan tunjangannya itu hanya Rp8,1 juta setiap bulan,” kata KDM dalam keterangannya,

KDM menjelaskan, selain gaji pokok, ia mendapat fasilitas dinas, namun sebagian besar ditolaknya. “Baju dinas gubernur tidak saya ambil, saya coret anggarannya. Mobil dinas juga tidak saya gunakan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar per tahun. “Sejak saya menjabat, saya turunkan menjadi Rp750 juta. Lalu pada perubahan APBD 2025, diturunkan lagi hanya Rp100 juta. Sampai saat ini baru terpakai Rp74 juta,” ucapnya.

Lebih lanjut, KDM menerangkan adanya biaya operasional gubernur yang diatur dalam peraturan pemerintah, sebesar 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan realisasi PAD Jabar sekitar Rp28 triliun, biaya operasional gubernur dan wakil gubernur dibagi 75% dan 25%. “Maka yang saya peroleh adalah Rp21,6 miliar per tahun. Dana itu tidak saya gunakan untuk pribadi, tetapi untuk membantu masyarakat,” tegasnya.

Menurut KDM, biaya operasional tersebut dipakai untuk membantu warga yang sakit, memperbaiki rumah roboh, memberikan tambahan biaya sekolah, memperbaiki jalan desa, hingga membangun jembatan darurat. “Setiap hari ada warga antre di Gedung Pakuan meminta bantuan, dan semua biaya operasional itu untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Meski demikian, KDM menyatakan dirinya siap jika biaya operasional gubernur dihapuskan. Namun ia menilai konsekuensinya akan berdampak langsung pada masyarakat. “Kalau dihapus, nanti banyak warga yang sakit, rumah roboh, atau butuh bantuan mendesak tidak bisa segera tertolong. Bukan saya yang dirugikan, tapi masyarakat,” tandasnya.

DRY

Penulis

Jurnalist: Dewi Apriatin