Pekanbaru, kabarnusa24.com – Pengamat migas Riau, Said Lukman, menyoroti keras kinerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dinilai tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah maupun masyarakat Riau.

Menurutnya, sistem pengelolaan PHR masih sangat sentralistik karena seluruh kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan berpusat di Jakarta.

“PI (Participating Interest) untuk satu tahun ke depan ini kosong. Tidak ada transparansi dari PHR dalam pengelolaan migas. Padahal sejatinya daerah berhak tahu segala aktivitas PHR agar jelas apa penyebab anjloknya PI,” ujar Said Lukman dikutip Riaubook.com Selasa (21/10/2025).

Ia menyebut, dana Participating Interest 10 persen dari Blok Migas Rokan anjlok tajam sekitar Rp. 300 miliar per tahun, menjadi hanya sekitar 1 dolar AS per bulan.

“Kehadiran PHR sejauh ini tidak memberi efek apa pun bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Tidak ada dampak ekonomi yang dirasakan,” lanjutnya.

Said juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tender proyek PHR yang tidak melibatkan pelaku usaha lokal di Riau.

“Saya kecewa, karena tender proyek PHR tidak pernah dilakukan untuk masyarakat di Duri, Pekanbaru, atau daerah lain di Riau. Semua proyek besar dikelola secara terselubung dengan nilai fantastis hingga 1,4 sampai 2,3 triliun rupiah yang jelas tidak bisa diikuti oleh perusahaan lokal,” katanya.

Menurutnya, PHR lebih banyak bekerja sama dengan korporasi besar dari luar Riau, yang justru memperburuk ekonomi daerah.

“Proyek kecil-kecil disatukan jadi paket besar. Anak-anak daerah tidak punya peluang, efek ekonominya nol besar,” tegasnya.

Said Lukman pun menilai sudah saatnya PHR melakukan introspeksi.

“Kalau PHR masih punya budaya malu, sebaiknya tinggalkan Riau. Atau ubah cara kerja yang lebih baik. Karena kalau terus begini, kehadiran PHR justru merugikan daerah,” pungkasnya.**red