Analisis Inpres 1/2025 Bukti Lapangan & Risiko Konstitusional
Oleh: Pengamat Kebijakan Publik dan Politik R.Wempy Syamkarya,S.H.M.H.
Memasuki 1 tahun lebih Pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto,Inpres 1/2025 tentang “Efisiensi Belanja K/L& Pemda TA 2025” Jadi kebijakan utama. Tujuan mulia : tingkatkan efektivitas keuangan negara Rp 3.621,3T.
Namun dilapangan, “gunting Anggaran” Rp306,69T tahap 1 ini memicu gelombang kritik+aksi #Indonesia Gelap. Mahasiswa, aktivis, pengamat khawatir efisiensi malah bikin masa depan pelayanan publik “gelap gulita”.
“Pertanyaan Kritis”: Efisiensi ini “cerdas” atau “salah sasaran”?
– BEDAH DALIL : EFISIENSI BOLEH ,TAPI ADA GARIS MERAH KONTITUSI
Efisiensi bukan kehendak pejabat, tapi perintah hukum. Masalahnya : Inpres/1/2025 ditabrak azas hukum dasar :
1. Garis Merah Kontitusi UU 1945
Pasal 34 ayat 2-3 : “Negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Reasoning”: Efisiensi yang bikin RS kehabisan obat, Puskesmas nggak ada nakes, bansos dipotong = Negara “wanprestasi konstitusi”. Efisiensi boleh, tapi nggak boleh hapus hal dasar rakyat.
2. Garis Merah UU Keuangan : UU 17/2003 Pasal3
Keuangan negara harus efisiensi, efektif, transparan, bertanggung jawab.
*Reasoning*: Inpres 1/2025 sah. Tapi kalau “efisien” anggaran dipotong, “efektifitas” SPM
Kesehatan + Pendidikan anjlok= cacat azas. Ini bukan “money follow program, ini “money” follow “gunting”.
3. Garis Merah PP 12/2019
Pejabat wajib tolak perintah atasan yang bertentangan UU.
*Reasoning* : Kadis kesehatan/ Diknas punya “payung hukum” nolak refocusing kalau bikin SPM jebol. Jadi yang salah bukan OPD, tapi skema efisiensi “serampangan”.
– BUKTI EVIDENCE: “GELAP” BUKAN CUMA TAGAR, TAPI FAKTA
#Indonesia Gelap bukan lebay ini data pukulan:
1. Data Potongan Brutal : Kemenkeu 2025 : Belanja K/L dipotong Rp 306,69 T. Kemenkeu dipotong Rp12,5T. Kemendiddasmen kena refocusing BOS+tunjangan guru.
*Dampak*: RS rujukan antri obat. Sekolah rusak nggak kebagun guru honorer demo.
2. Data Kontrafiksi Prioritas : Anggrek proyek IKN + Food Estate + perjalanan dinas K/L potongan >5%. Tapi anggaran “Jaring pengalaman sosial + air + bersih + jalan desa” di potong >15%.
*Reasoning*: Ini efisiensi tebang pilih”. Yang mewah disayang, yang “rakyat digunting. Melanggar Sila ke 5 Pancasila; Keadilan Sosial.
– BEDAH NALAR : 3 PARADOKS FATAL INPRES1/2025
Paradoks 1: Efisiensi vs Efektivitas
Adam Smith : Efisiensi= output maksimal, input minimal.
*Fakta*: Input dipotong 8,5 %, tapi output anak sehat + siswa pintar + jalan mulus targetnya tetap. Hasilnya? Output anjlok.Ini buka efisiensi, ini bunuh diri anggaran.
Paradoks 2 : Efisiensi Tanpa Keadilan
John Rawls : Kebijakan negara harus menangkan yang paling lemah.
*Fakta* : Yang dipotong duluan= Bansos, BOS, Jamkesda. Yang disayang = belanja birokrasi. Ini efisiensi tumpul ke atas tajam ke bawah, khianati ke Sila 5.
Kami Pengamat Kebijakan Publik + Pegamat Publik serukan 3 jurus biar efisiensi nggak bunuh rakyat.
1. Gunting Birokrasi Dulu, Rakyat Belakangan.
Audit belanja birokrasi perjalanan dinas, rapat hotel, mobil, konsultasi. Potong 30% di situ. Jangan sentuh 1rupiah pun
Bansos, BOS, Obat, BLT Butuh PHK. Ini efisiensi berakal sehat.
2. Efisiensi Wajib pakai Bukti
Tiap potongan > 1Tharus ada Analisa Dampak pelayanan Publik “TTD Sekjen + Menteri. Kalau bikin SPM turun 1%=batal otomatis. Transparan di DJPK Kemenkeu.
3. DPRD + Rakyat Jadi Rem Gunting
Buka data refocusing real- time. DPRD Komisi C + BPK + CSO wajib awasi. Kalau ada efisiensi siluman = lapor + pakai hak angket.
– PENUTUP : JANGAN PADAMKAN LAMPU HARAPAN RAKYAT
“CATATAN PENTING”
Tapi hemat tanpa nurani = kejam, jangan sampai Indonesia Gelap “jadi kenyataan bukan karena tagar, tapi karena lampu Puskesmas padam, lampu harapan rakyat dipadamkan gunting anggaran yang salah sasaran.
Pak Prabowo, efisiensi kami dukung, tapi tolong Kutakan negara dari rakyatnya yang sehat dan cerdas. Itu harga mati UUD 1945 + Sumpah Presiden.
Efisiensi cerdas = negara kuat. Efisiensi brengsek = negara hancur.
