Tapanuli Tengah, 10 Juli 2026 –Kabarnusa24.com)Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akhirnya diskors setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mampu memberikan penjelasan secara rinci dan masih terdapat OPD yang tidak menghadiri rapat.
Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Rivai Sibarani, memutuskan rapat ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin mendatang. Keputusan tersebut diambil agar seluruh OPD yang belum hadir maupun yang belum siap menyampaikan data dapat hadir secara langsung dengan membawa laporan yang lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBD wajib dipertanggungjawabkan di hadapan DPRD sebagai representasi masyarakat. Karena itu, tidak boleh ada OPD yang mengabaikan undangan rapat ataupun datang tanpa membawa dokumen pendukung yang lengkap.
Selain membahas pertanggungjawaban anggaran, DPRD juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk keterlambatan pembayaran gaji 79 pekerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang telah bekerja sejak Januari 2026. Dalam RDP, DPRD menegaskan agar hak para pekerja tersebut segera dibayarkan dan meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup segera menindaklanjuti rekomendasi dewan.
DPRD menilai tidak ada alasan untuk terus menunda pembayaran gaji para pekerja, terlebih DLH sebelumnya telah mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp1 miliar melalui pemanfaatan SiLPA. Oleh karena itu, dewan meminta agar hak para pekerja segera diselesaikan tanpa penundaan lagi.
Menutup rapat, Ahmad Rivai Sibarani menegaskan bahwa pembahasan akan dilanjutkan pada Senin dengan agenda meminta seluruh OPD yang belum hadir maupun yang belum memberikan penjelasan secara lengkap untuk datang memenuhi undangan DPRD. Seluruh kepala OPD diminta membawa data dan dokumen pendukung secara rinci agar proses pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghasilkan rekomendasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
(Hasanuddingulo)
