Indramayu, Kabarnusa24.com
Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti masuknya dua pejabat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mengikuti proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kebijakan tersebut memicu perbincangan di kalangan birokrat maupun politisi karena dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Endang Effendi, menilai Kabupaten Indramayu masih memiliki banyak aparatur yang layak dan kompeten untuk mengisi jabatan strategis.
“Masih ada SDM di Kabupaten Indramayu yang sangat layak menduduki jabatan strategis tersebut. Kenapa harus mengambil dari luar Kabupaten Indramayu yang belum mengetahui karakter masyarakatnya,” kata Endang, Selasa (14/7/2026).
Menurut Endang, polemik ini berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi talenta yang turut diikuti dua pejabat dari Kabupaten Cirebon. Meski secara regulasi diperbolehkan, ia menilai kebijakan tersebut tetap menimbulkan persoalan dari sisi etika.
“Hal itu sangat memprihatinkan dan secara moral patut dipertanyakan. Walaupun aturan membolehkan, namun masyarakat tentu memiliki penilaian tersendiri,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah daerah melibatkan pejabat dari luar daerah dalam proses pengisian jabatan tersebut.
“Apakah di Indramayu sudah tidak ada orang yang kompeten? Apakah sistem birokrasi di sini tidak mampu menghasilkan pejabat yang layak sehingga harus mencari calon kepala dinas dari daerah lain?” katanya.
Sebagai putra daerah, Endang mengaku kecewa dan berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada aparatur sipil negara (ASN) asal Indramayu untuk menempati jabatan strategis.
“Terus terang saya kecewa sebagai orang Indramayu yang berproses di Indramayu. Sampai kapan kita terus mengimpor pejabat dari luar?” ucapnya.
Sementara itu, beredar informasi yang menyebut Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Mutaqien, mengawal dua pejabat asal Cirebon ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menanggapi kabar tersebut, Zaenal membantah adanya upaya mengawal kedua pejabat itu agar memperoleh jabatan di lingkungan Pemkab Indramayu.
Menurut Zaenal, keikutsertaan dua pejabat dari Kabupaten Cirebon didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dinilai dapat membantu percepatan pembangunan daerah.
Ia menyebut Kabupaten Indramayu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pertumbuhan investasi. Karena itu, pemerintah membutuhkan figur yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta jejaring yang luas.
“Tidak ada kepentingan apa pun. Yang kami lihat adalah kompetensi dan kebutuhan organisasi. Jika Indramayu ingin mengejar ketertinggalannya, tentu diperlukan orang-orang yang memiliki kapasitas dan jaringan yang kuat,” ujar Zaenal.
