Bukan Sekadar Arsip, Muslimat NU Lumajang Jadikan Administrasi sebagai Alat Ukur Kedisiplinan Pengurus
LUMAJANG, kabarnusa 24.com— Pergantian pengurus dan perubahan aturan organisasi menuntut Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Lumajang untuk terus menyesuaikan diri. Bukan hanya soal regenerasi, kesiapan pengurus dalam memahami dan menjalankan administrasi juga menjadi perhatian agar organisasi tetap bergerak hingga ke tingkat paling bawah.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembinaan internal Muslimat NU yang diikuti pengurus dari Kecamatan Pasrujambe dan Kecamatan Kedungjajang. Kegiatan tersebut digelar di Cafe Alka, Jalan Srikaya, Kecamatan Sukodono, Lumajang.Senin,31/8/2026
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Lailatul Qodriyah, mengatakan administrasi tidak dapat dipandang sebatas pekerjaan mencatat atau menyimpan dokumen. Bagi organisasi, administrasi menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan struktur kepengurusan berjalan sesuai aturan.
“Semua dimulai dari administrasi. Organisasi yang baik, administrasinya juga harus baik,” kata Lailatul.
Ia menjelaskan, pembinaan tersebut bukan karena pengurus selama ini tidak menjalankan administrasi. Hampir setiap kepengurusan di berbagai tingkatan telah memiliki sistem administrasi yang berjalan dari tahun ke tahun.
Persoalannya, organisasi terus mengalami perkembangan. Hasil kongres dapat membawa perubahan maupun tambahan dalam pedoman organisasi. Pada saat yang sama, terjadi pergantian pengurus di berbagai tingkatan, mulai dari ranting hingga pimpinan anak cabang (PAC).
Kondisi tersebut membuat penyamaan kembali pemahaman menjadi penting.
“Ini bukan berarti mereka tidak mengerjakan sama sekali. Mereka pasti sudah punya administrasi dari tahun ke tahun. Tetapi karena setiap kongres ada perubahan dan ada tambahan, kemudian pengurus juga berganti, maka perlu kita refresh lagi,” ujarnya.
Menurut Lailatul, keberadaan pengurus baru menjadi salah satu alasan pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kesibukan para pengurus dalam aktivitas masing-masing bisa membuat pedoman organisasi, termasuk AD/ART, tidak selalu dipelajari secara mendalam.
Melalui pembinaan bersama, pengurus diharapkan tidak hanya mengetahui kewajiban administratif, tetapi juga memahami aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan organisasi.
“Kalau tidak belajar bersama dan tidak ada pembinaan dari pengurus di atasnya, mungkin ada yang menganggapnya enteng. Karena itu kita ingin menyamakan kembali administrasi yang sudah ada,” katanya.
Hasil Pembinaan Akan Diuji di Lapangan
Lailatul menegaskan, keberhasilan pembinaan tidak ditentukan oleh kegiatan yang berlangsung dalam hitungan jam. Ukuran sebenarnya justru terlihat ketika pengurus kembali menjalankan aktivitas organisasi di wilayah masing-masing.
Evaluasi akan dilakukan melalui kegiatan turun ke bawah atau turba. Dalam proses tersebut, pengurus akan melihat secara langsung administrasi yang dijalankan oleh masing-masing ranting maupun PAC.
“Pada saat turba, kita lihat, kita periksa, kita evaluasi administrasinya. Dari situ akan kelihatan pembinaan yang dilakukan ini benar-benar terlaksana atau tidak,” jelasnya.
Evaluasi juga dapat dilakukan melalui agenda organisasi, termasuk saat peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU. Administrasi masing-masing kepengurusan dapat dipresentasikan atau dijadikan bagian dari penilaian.
Lailatul mengibaratkan mekanisme tersebut seperti akreditasi dalam dunia pendidikan. Bukan hanya memahami teori, tetapi harus ada bukti bahwa sistem yang telah diajarkan benar-benar diterapkan.
“Dari situ bisa dilihat kedisiplinan ibu-ibu dalam melakukan administrasi. Seperti di pendidikan ada akreditasi. Jadi bisa diketahui, paham atau tidak, dilaksanakan atau tidak,” katanya.
Kader Daerah Punya Kesempatan Naik ke Tingkat Wilayah
Di sisi lain, Muslimat NU juga memberikan ruang bagi kader untuk mengembangkan kiprahnya hingga ke jenjang kepengurusan yang lebih tinggi.
Lailatul mengatakan kader yang berasal dari daerah, termasuk Lumajang, tidak dibatasi untuk mengambil peran di tingkat wilayah maupun pusat. Kesempatan tersebut terbuka bagi kader yang memiliki kapasitas dan keinginan untuk berkembang.
“Tidak menutup kemungkinan kader Muslimat yang berdomisili di Lumajang menjadi pengurus PW, bahkan pengurus PP. Semuanya terbuka seluas-luasnya,” ujarnya.
Menurut dia, keputusan seorang kader untuk melanjutkan kiprah ke tingkat yang lebih tinggi pada akhirnya bergantung pada pilihan masing-masing. Sebagian kader mungkin memilih tetap beraktivitas di daerah karena pertimbangan keluarga, pekerjaan maupun kedekatan dengan tempat tinggal.
Namun, organisasi tetap berkewajiban memberikan bekal agar kader yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk naik jenjang mempunyai kesiapan.
“Kita sudah memberikan bekal kepada mereka. Kalau ingin berkarier sampai pengurus wilayah atau pengurus pusat, itu terbuka. Kita tidak menutup kemungkinan,” katanya.
Ia berharap pembinaan tersebut tidak berhenti pada pemahaman administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata di tingkat ranting.
Target akhirnya adalah setiap ranting memiliki administrasi yang tertata, data anggota yang jelas, serta mampu menjalankan standar operasional prosedur (SOP) organisasi secara konsisten.
“Kalau semua ranting administrasinya baik, anggota terdata dengan baik, dan SOP organisasi berjalan, maka roda organisasi juga akan berjalan dengan baik,” pungkas Lailatul.(D.S)
