PANDAN, 5 September 2026 —Kabarnusa24.com)Lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yakni Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan sikap bersama terkait kondisi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sikap tersebut disampaikan setelah para pimpinan partai politik tersebut duduk bersama di Pandan, Jumat (4/9/2026), untuk membahas berbagai persoalan yang dinilai terjadi dalam roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.
Pertemuan lima partai politik tersebut menjadi perhatian karena mereka secara terbuka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan APBD, penyerapan anggaran, penanganan bencana banjir, hingga realisasi bantuan dan beasiswa yang bersumber dari APBD. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah guna membuka dan mengkaji pengelolaan anggaran daerah secara lebih menyeluruh.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah, H. Hazmi Arif Simatupang, yang ditunjuk sebagai juru bicara, mengatakan kelima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapteng telah menyepakati sejumlah poin. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan sekaligus perhatian terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
Salah satu poin yang disepakati adalah menyesalkan pengelolaan anggaran daerah yang mereka nilai tidak profesional dan terkesan belum menunjukkan kemampuan yang memadai dalam mengelola APBD. Kelima partai politik tersebut menilai pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus 2026 disebut baru berada di kisaran 30 persen. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena rendahnya penyerapan anggaran berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.
Hazmi menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipanggil dan diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan tersebut.
Selain persoalan APBD, lima partai politik itu juga menyoroti penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka menilai penanganan bencana berlangsung lambat dan belum tertata dengan baik. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Hazmi menyatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan bencana banjir. Bahkan, menurut dia, sejumlah masyarakat telah melakukan protes karena merasa bantuan yang seharusnya diterima belum tersalurkan sebagaimana mestinya. Kelima parpol meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Selanjutnya, kelima partai politik mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti serta merealisasikan rekomendasi DPRD Tapteng mengenai pemberian bantuan bagi korban bencana banjir. Mereka juga meminta agar penyaluran beasiswa yang telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Hazmi juga menyebut bahwa dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan yang disebut tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut. Ia mengaitkan hal itu dengan posisi Masinton Pasaribu yang selain menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kelima partai politik tersebut juga menyatakan kesiapan untuk duduk bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya TAPD, guna membedah APBD secara terbuka. Pembahasan tersebut tidak hanya akan menyangkut APBD Tahun Anggaran 2026 yang sedang berjalan, tetapi juga APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah berlalu.
Mereka bahkan mengusulkan agar pembahasan anggaran tersebut melibatkan sejumlah lembaga negara dan pihak independen, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik. Menurut mereka, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengelolaan anggaran dapat diperiksa secara transparan dan objektif.
Tidak berhenti pada kritik dan permintaan evaluasi, kelima pimpinan partai politik tersebut menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum. Mereka menyebut rencana untuk melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD terkait kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polri, dan Kejaksaan, berkaitan dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih lanjut.
Selain langkah hukum, kelima partai politik juga menyatakan sedang mewacanakan serta mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu opsi yang disebut adalah penggunaan mekanisme politik hingga kemungkinan pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Kendati demikian, rencana tersebut masih berupa wacana dan pertimbangan politik dari kelima partai yang menyampaikan sikap bersama tersebut.
Adapun lima pimpinan atau perwakilan partai politik yang menyatakan sikap tersebut masing-masing Ketua DPD Partai NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani, Ketua DPD Partai Gerindra Tapteng H. Hazmi Arif Simatupang, Heni Satika Simanjuntak yang mewakili Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Ketua DPC PKB Tapteng Abdurrahman Sibuea, serta Ketua DPD PAN Tapteng Martanto Siregar. Mereka menegaskan bahwa sikap bersama tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap pengelolaan pemerintahan, APBD, penanganan bencana, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
(Hasanudsingulo)
