TAPANULI TENGAH, 30 September 2026 —Kabarnusa24.com)Polemik antara Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan DPRD Tapanuli Tengah kembali menjadi sorotan. Perseteruan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut perbedaan pandangan politik, tetapi telah menyeret isu pengelolaan APBD, penanganan bencana, serta efektivitas jalannya pemerintahan daerah.
Masinton sebelumnya menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan meminta agar persoalan kebencanaan tidak dipolitisasi. Dalam rekaman yang beredar, ia menyebut penanganan bencana membutuhkan kebersamaan, bukan kegaduhan politik.
“Utamakanlah ketika bencana itu yang diperlukan apa? Bukan kegaduhan. Kebencanaan itu ditangani dengan kebersamaan,” ujar Masinton dalam rekaman tersebut.
Pernyataan itu kemudian kembali menjadi sorotan setelah beredar rekaman lain ketika Masinton berbicara mengenai skenario Peraturan Kepala Daerah atau Perkada dalam kaitannya dengan APBD. Dalam rekaman tersebut, Masinton menyatakan telah menyiapkan skenario Perkada dan tidak ingin melakukan kompromi dengan DPRD.
“Saya sudah sampaikan, untuk kunci APBD, saya sudah siapkan skenario Perkada,” kata Masinton dalam cuplikan tersebut. Pernyataan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pola komunikasi antara kepala daerah dan DPRD dalam pembahasan anggaran serta sejauh mana perbedaan politik dapat memengaruhi proses pemerintahan.
Persoalan tersebut menjadi sensitif karena APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif memasuki situasi tegang, masyarakat berhak mengetahui apakah konflik tersebut berdampak terhadap program pemerintah dan pelayanan yang mereka terima.
Sorotan lain muncul dari pernyataan Masinton ketika berbicara di hadapan masyarakat. Ia menyampaikan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang disebut selama ini terbiasa melakukan pendekatan berbeda dengan pemerintah sebelumnya. “Kalau kemarin kalian bisa cincai-cincai, hari ini sama saya tidak ada! Atas nama kepentingan rakyat, saya eksekusi!” ujar Masinton.
Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapanuli Tengah. Salah satu nama perusahaan yang muncul dalam narasi video adalah PT VIA, disertai pertanyaan mengenai legalitas, status HGU, dan langkah pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan tersebut.
Namun, tudingan mengenai status HGU, perizinan, maupun tindakan pemerintah terhadap perusahaan tertentu tetap membutuhkan pembuktian melalui dokumen resmi dan keterangan dari pihak terkait. Karena itu, persoalan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak berhenti pada potongan video atau narasi yang beredar di media sosial.
Di sisi lain, kritik terhadap pemerintahan Masinton juga berkembang di DPRD Tapanuli Tengah. Sejumlah partai politik menyoroti persoalan penyerapan APBD dan penanganan bencana, sementara pihak yang mendukung Masinton membantah sebagian kritik tersebut dan meminta agar data anggaran dilihat berdasarkan periode serta proses pelaksanaan program yang sedang berjalan.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan APBD tidak cukup diselesaikan melalui saling bantah. Data realisasi anggaran, program yang telah berjalan, kegiatan yang tertunda, serta capaian pelayanan publik perlu dibuka secara transparan sehingga masyarakat dapat menilai persoalan berdasarkan data.
Wacana pemakzulan terhadap Masinton kemudian membuat hubungan antara kepala daerah dan DPRD semakin menjadi perhatian. Terlepas dari dinamika politik tersebut, kedua lembaga tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan kepentingan masyarakat tidak menjadi korban dari perselisihan politik.
Jika konflik politik berlangsung berkepanjangan, pertanyaan publik bukan lagi sekadar siapa yang paling keras dalam menyampaikan pernyataan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah konflik tersebut berdampak terhadap pelayanan masyarakat, pembangunan, penanganan bencana, serta pelaksanaan APBD.
Masinton sendiri telah meminta agar tarik-menarik kepentingan politik dihentikan dan seluruh pihak kembali fokus pada kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan pemerintah daerah pada tuntutan untuk membuktikan pesan politik melalui kinerja pemerintahan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Sebab mengatasnamakan kepentingan rakyat tidak cukup hanya melalui pernyataan di hadapan publik. Kepentingan rakyat harus terlihat dalam transparansi anggaran, kecepatan pelayanan, penyelesaian program, penanganan bencana, serta kebijakan yang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, publik berhak meminta penjelasan konkret mengenai realisasi APBD, program yang telah dilaksanakan, penanganan masyarakat terdampak bencana, serta dasar setiap kebijakan strategis yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pada akhirnya, konflik antara bupati dan DPRD tidak boleh membuat masyarakat menjadi pihak yang menanggung akibatnya. Perdebatan politik merupakan bagian dari proses pemerintahan, tetapi pelayanan publik harus tetap berjalan dan setiap keputusan yang menyangkut uang serta kepentingan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masinton memiliki ruang untuk menjawab seluruh kritik tersebut melalui data dan kinerja. DPRD juga memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya disuguhi pertarungan narasi, tetapi dapat melihat secara jelas bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana uang publik dikelola.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan bukan terletak pada seberapa keras pejabat berdebat dengan lawan politiknya, melainkan pada seberapa nyata kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat. Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan kekuasaan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.
(Hasanuddingulo)
