JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terbukti ampuh dalam mendukung kemudahan berusaha serta mengawal kebijakan tata ruang demi menjaga keberlanjutan lahan pertanian nasional.

Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendata adanya peningkatan sangat signifikan pada jumlah RDTR yang diterbitkan serta berhasil diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha.

Keberhasilan ini dinilai menjadi fondasi kuat bagi kepastian hukum investasi di tanah air sekaligus perlindungan terhadap sektor agraria secara menyeluruh.

“Selama dua tahun terakhir, terhitung hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) bertambah pesat dari 268 menjadi 576 RDTR. Capaian ini menunjukkan perluasan ketersediaan RDTR dan percepatan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/10/26).

Integrasi RDTR dengan sistem OSS ini membawa dampak besar bagi iklim investasi karena mempermudah pemanfaatan informasi tata ruang dalam proses perizinan berusaha secara elektronik dan cepat.

Ketersediaan data yang terintegrasi penuh ke dalam sistem OSS juga membantu memberikan kejelasan instan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha. Hal ini secara langsung mengeliminasi birokrasi yang berbelit-belit sehingga para investor dapat merencanakan kegiatan investasi dan pembangunan fisik di daerah dengan rasa aman dan pasti.

Secara rinci, penambahan RDTR pada periode Januari hingga Desember 2025 sukses mencapai 67 RDTR, sedangkan pada tahun berjalan hingga pertengahan Oktober 2026 bertambah sebanyak 17 RDTR.

Sementara itu, akselerasi integrasi RDTR dengan sistem OSS pada Januari hingga Desember 2025 melonjak tajam sebanyak 231 RDTR, yang kemudian disusul oleh penambahan 25 RDTR baru pada periode Januari hingga pertengahan Oktober 2026.

Data ini merefleksikan komitmen berkelanjutan dari jajaran Ditjen Tata Ruang dalam mengawal digitalisasi perizinan dari pusat hingga ke daerah.

Selain berfokus pada aspek kemudahan berusaha dan roda ekonomi, kebijakan tata ruang yang dirancang Kementerian ATR/BPN juga berperan vital dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif untuk mendukung visi swasembada pangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebelumnya telah mengamanatkan penetapan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang wajib dipenuhi secara bertahap maksimal hingga tahun 2029 mendatang.

Namun, kinerja responsif dari kementerian ini membuat target jangka panjang tersebut berhasil dipangkas dan diselesaikan jauh lebih cepat dari jadwal semula. “Memasuki minggu ketiga bulan Oktober atau tepatnya hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B telah mencapai 87,93% dari total LBS, dengan luas mencapai 6,45 juta hektare. Dengan capaian tersebut, target yang ditetapkan dalam RPJMN berhasil direalisasikan pada tahun 2026,” jelas Suyus Windayana dengan optimistis.

Dirjen Tata Ruang menekankan, lompatan besar dalam sektor tata ruang ini menjadi langkah konkret Kementerian ATR/BPN dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

Penetapan status LP2B secara masif dan berkekuatan hukum ini diharapkan dapat memperkuat benteng perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang liar, sehingga area persawahan tetap dimanfaatkan sesuai peruntukan aslinya demi menjamin pasokan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Rizky Tile)