Rincian Kinerja Terburuk Ekonomi di 20 Bulan Prabowo – Wowo Memimpin, Ekonomi Rakyat Terpuruk?

KABARNUSA24.COM || Ekonomi masyarakat lemah hari ini bukan narasi, ini fakta lapangan. Yang miskin mendadak tambah banyak, yang miskin permanen makin parah. Pertanyaannya: siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang mimpin negara RI sebetulnya kalau bukan Wowo?

Di 20 bulan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran, ekonomi bangsa ini bukan membaik, tapi jalan di tempat. Janji kampanye 8% pertumbuhan, faktanya cuma 5,03% di 2024, 5,11% di 2025, dan semester I-2026 cuma 5,45%. Dari target 8%, masih kurang 2,55% poin. Artinya mesin pertumbuhan macet.

Ini data terburuk yang dibuka:

1. Janji 8% vs Realita 5% – Gagal Total

Target ekonomi 8% yang dijanjikan saat kampanye tidak pernah tercapai. Triwulan II-2026 cuma 5,29%, melambat dari triwulan I-2026 yang 5,61%. Pertumbuhan ditopang bukan oleh industri, tapi oleh belanja pemerintah yang naik 18,62% dan 15,97%. Tanpa belanja negara yang jor-joran, ekonomi tidak bergerak.

2. Rakyat Menilai Ekonomi Buruk

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 1-10 Oktober 2026: *50,8% responden menilai kondisi ekonomi buruk*. Rakyat tidak makan angka BPS, rakyat bayar beras, bayar kontrakan, bayar sekolah.

3. Kemiskinan Turun Tipis, Tapi Kerentanan Naik

Memang BPS catat kemiskinan turun dari 9,03% (25,22 juta) Maret 2024 jadi 8,07% (22,93 juta) Maret 2026. Tapi gini rasio justru NAIK dari 0,363 (Sept 2025) jadi 0,368 (Maret 2026). Artinya jurang kaya-miskin melebar. 22,93 juta masih miskin, dan versi Prabowo sendiri saat di depan rektor, 49,5% penduduk miskin di 2024 versi datanya, kelas menengah anjlok dari 22,1% jadi 17,4%. Kekayaan 10 keluarga terkaya naik 153%.

4. Pekerjaan Semu

TPT memang turun dari 4,82% (Feb 2024) ke 4,68% (Feb 2026), tapi hampir 60% pekerja berada di sektor informal. Bukan pekerjaan berkualitas. Upah buruh cuma Rp3,04 juta naik ke Rp3,29 juta, tidak sebanding dengan inflasi 3,28% per September 2026.

5. Desentralisasi Fiskal Dipangkas

Ini yang paling fatal. Transfer ke Daerah (TKD) dipotong besar-besaran. APBN 2024 TKD Rp857,6 triliun (25,8% dari belanja negara). APBN 2026 TKD tinggal Rp693 triliun, padahal belanja negara naik jadi Rp3.842,7 triliun. Daerah dikeringkan, pusat gemuk.

6. Daya Beli Hancur

Konsumsi rumah tangga cuma tumbuh 5,06% di triwulan II-2026, kalah jauh dari konsumsi pemerintah. Program MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat diklaim menjangkau 57 juta orang, tapi mahasiswa di Tugu Proklamasi 20 Oktober 2026 menyebutnya gagal total karena tidak mengubah kesejahteraan.

Jadi patutkah dipilih lagi atau lengserkan secepatnya? Kalau ukuran maju mundurnya Indonesia dilihat dari ekonomi rakyat yang bersih dan berkembang, bukan ekonomi angka-angka, maka 20 bulan ini tidak ada nilai ekonomi yang meningkat tajam untuk kesejahteraan rakyat.

Nasib rakyat Indonesia di tangan Wowo: ekonomi stabil di angka makro, tapi rapuh di level mikro. Pertumbuhan tidak naik kelas, tidak produktif, tidak merata.

Itulah rincian kinerja terburuk, bukan yang terbaik.***