TAPANULI TENGAH –Kabarnusa24.com)Pemberian apresiasi kepada atlet dan pemuda berprestasi di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 menuai kritik tajam. Kebijakan yang seharusnya menjadi bentuk penghormatan atas perjuangan generasi muda justru dipertanyakan setelah muncul informasi bahwa sejumlah atlet hanya menerima uang apresiasi sebesar Rp100.000.
Persoalan ini menjadi sorotan pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Publik mempertanyakan apakah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah benar-benar memahami makna penghargaan terhadap prestasi, atau kegiatan tersebut hanya sebatas seremoni yang lebih mengutamakan dokumentasi dan publikasi daripada substansi penghormatan kepada para pejuang olahraga daerah.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, sangat tidak pantas apabila atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Kabupaten Tapanuli Tengah justru pulang dengan perasaan kecewa akibat bentuk apresiasi yang dinilai tidak sebanding dengan perjuangan mereka.
“Jangan jadikan atlet hanya sebagai pelengkap acara dan kepentingan seremonial. Mereka berlatih, berjuang, mengorbankan waktu dan tenaga untuk membawa nama Tapanuli Tengah. Kalau penghargaan hanya membuat mereka kecewa, pemerintah perlu mengevaluasi cara menghargai prestasi anak daerah,” ungkap narasumber tersebut.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa sejumlah penerima penghargaan memperoleh amplop berisi uang Rp100.000. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar penentuan nominal tersebut, termasuk apakah jumlah itu merupakan keseluruhan apresiasi atau hanya sebagian dari bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah.
Lebih jauh, muncul pula keluhan mengenai piagam penghargaan yang diserahkan dalam kegiatan tersebut. Sejumlah penerima disebut mempertanyakan kelengkapan dokumen, termasuk tanda tangan Bupati Tapanuli Tengah. Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa penghargaan kepada pemuda hanya dilakukan sebatas formalitas administratif.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, tidak seharusnya membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja. Seorang kepala daerah bukan hanya dituntut hadir dalam acara penyerahan penghargaan, berfoto bersama penerima, dan menyampaikan pidato, tetapi juga bertanggung jawab memastikan kebijakan penghargaan kepada generasi muda dilaksanakan secara layak, transparan, dan bermartabat.
Jangan sampai pemerintah terlihat begitu bersemangat ketika menggelar acara seremonial, tetapi justru tidak memberikan penjelasan memadai ketika masyarakat mempertanyakan substansi penghargaan. Prestasi atlet bukan bahan dekorasi acara pemerintahan. Mereka adalah anak-anak daerah yang membawa nama Tapanuli Tengah melalui perjuangan nyata.
Deretan penerima penghargaan tersebut bukan orang sembarangan. Di antaranya Sesilia Rinomarita Theresa Sihombing, peraih The Winner Indonesia Fashion Parade 2026, serta Tapanuli Clean Water Companion STPK Matauli yang meraih Juara I Best Project dan Juara I Best Video kategori perguruan tinggi dalam Indonesia Youth in Action 2.
Di bidang olahraga, Joel Agung Chrisnavel berhasil meraih medali emas karate tingkat Sumatera Utara. Dwi Bellvania Pasaribu meraih perak, sedangkan Ori Queensa C. Pasaribu dan Irene Bernike Tambunan meraih medali perunggu. Prestasi juga ditorehkan Marsel Hutabarat, Junior Efren Hasugian, Dimas Marbun, Kristian Gideon Saruksuk, Gaul Frans Rido Hutabarat, serta Erixon Niki Yonata Marbun melalui cabang olahraga Savate.
Prestasi lainnya datang dari cabang renang. Felix Frank Zefri Sihombing meraih medali emas nomor 100 meter gaya dada putra, sementara Muhammad Irfan Wahyudi meraih medali perak nomor 100 meter gaya bebas putra. Nama Sesilia Rinomarita Theresa Sihombing juga tercatat menerima Sertifikat Apresiasi Indonesia Fashion Parade.
Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah sudah memberikan perhatian yang sepadan terhadap perjuangan mereka? Jangan sampai anak-anak muda diminta membawa nama baik daerah ke berbagai kompetisi, tetapi ketika pulang membawa prestasi, penghargaan yang diterima justru menimbulkan kekecewaan. Jika pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, sampaikan secara jujur dan terbuka. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengabaikan martabat para atlet.
Dispora Tapanuli Tengah dan KONI Tapanuli Tengah juga tidak boleh hanya diam. Kedua lembaga tersebut perlu menjelaskan bagaimana sistem pembinaan atlet, mekanisme pemberian penghargaan, serta perencanaan anggaran yang berkaitan dengan apresiasi prestasi olahraga. Jangan hanya muncul ketika kegiatan berlangsung, tetapi tidak hadir memberikan penjelasan ketika kebijakan dipertanyakan publik.
Awak media mempertanyakan sejumlah hal mendasar: berapa total anggaran kegiatan penyerahan Piagam Pemuda 2026? Berapa alokasi khusus untuk penghargaan atlet? Dari mana sumber anggarannya? Apakah terdapat standar nominal berdasarkan tingkat prestasi dan kejuaraan? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut?
Jika memang terdapat anggaran pembinaan dan penghargaan atlet, pemerintah harus menjelaskan realisasinya secara transparan. Publik berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, setiap pertanyaan mengenai anggaran harus dijawab berdasarkan dokumen dan data resmi, bukan prasangka maupun asumsi.
Yang lebih memprihatinkan, momentum Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi kesempatan pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada generasi muda. Namun, apabila benar para penerima merasa kecewa dengan penghargaan yang diberikan, pemerintah harus berani melakukan evaluasi. Jangan sampai peringatan yang mengusung semangat pemuda justru meninggalkan luka bagi pemuda yang telah berprestasi.
Kritik ini bukan bermaksud merendahkan nilai uang Rp100.000 ataupun menuntut penghargaan harus selalu bernilai besar. Persoalan utamanya adalah kepantasan, keterbukaan, penghormatan, dan kesesuaian antara kebijakan yang diumumkan dengan bentuk apresiasi yang benar-benar diterima. Atlet membutuhkan pembinaan nyata, bukan sekadar tepuk tangan dan dokumentasi kegiatan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membutuhkan konfirmasi resmi mengenai nominal uang yang diterima masing-masing atlet, kelengkapan piagam, serta rincian anggaran kegiatan. Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Dispora, KONI, serta panitia pelaksana. Apabila terdapat informasi yang tidak tepat, redaksi siap melakukan koreksi sesuai ketentuan jurnalistik.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memahami satu hal: atlet bukan alat pencitraan, bukan pelengkap seremoni, dan bukan sekadar nama untuk menghiasi laporan keberhasilan pemerintah. Mereka adalah generasi muda yang telah mengharumkan daerah. Jangan meminta anak-anak Tapteng berjuang membawa nama daerah, sementara penghargaan dan perhatian pemerintah justru membuat mereka merasa tidak dihargai.
(Hasanuddingulo)
