Indramayu, kabarnusa24.com
Kegiatan belajar mengajar di SDN Kendayakan 1, Desa Kendayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, sempat terganggu menyusul aksi mogok belajar yang melibatkan puluhan siswa. Persoalan tersebut mencuat di tengah polemik pemindahan tiga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pengunduran diri sejumlah tenaga pendidik honorer.
Meski aksi mogok belajar disebut telah berakhir, aktivitas pendidikan di sekolah tersebut hingga kini belum sepenuhnya kembali normal. Sejumlah siswa dilaporkan masih belum mengikuti kegiatan belajar karena orang tua menilai ketersediaan tenaga pengajar belum mencukupi untuk melayani enam tingkat kelas.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, persoalan bermula dari polemik administrasi tabungan siswa yang kemudian berujung pada pemindahan tiga guru ASN.
Ketiga guru tersebut masing-masing bertugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta menjadi wali kelas VI.
Menurut keterangan warga tersebut, persoalan dipicu kesalahan redaksi dalam pencatatan administrasi tabungan siswa. Istilah yang digunakan dalam dokumen disebut menggunakan kata “pajak”, sehingga memunculkan kesalahpahaman dan kemudian dilaporkan ke Dinas Pendidikan.
“Tabungan kan biasanya ada potongan. Nah, operator sama bendahara salah redaksi, pakainya tulisan pajak. Akhirnya ada yang melaporkan sampai ke dinas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibicarakan bersama orang tua siswa. Menurutnya, potongan yang dimaksud merupakan bagian dari upah guru atas pekerjaan administrasi pengelolaan tabungan, bukan pungutan pajak sebagaimana tertulis dalam redaksi yang dipersoalkan.
Namun, setelah persoalan tersebut mencuat, tiga guru ASN dipindahkan dari sekolah. Pada waktu yang bersamaan, sejumlah guru honorer juga dikabarkan mengundurkan diri.
Warga tersebut menduga, keputusan pengunduran diri para guru honorer turut dipengaruhi kondisi lingkungan kerja yang dinilai kurang nyaman. Meski demikian, alasan pengunduran diri tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak terkait.
Dampaknya, jumlah tenaga pendidik yang tersisa disebut hanya tiga orang, masing-masing menangani pembelajaran di kelas I, III, dan V. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar bagi siswa kelas I hingga VI.
” Sekarang sudah tidak mogok seperti kemarin. Setelah ada Dinas Pendidikan, anak-anak mulai masuk lagi, tetapi belum penuh,” kata warga tersebut.
Ia menambahkan, meskipun terdapat guru pengganti maupun tenaga pendidik yang membantu kegiatan pembelajaran, pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal. Guru yang masih bertugas harus bekerja lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhan pengajaran di tengah keterbatasan tenaga pendidik.
Perlu Penjelasan dan Langkah Konkret Dinas Pendidikan
Persoalan di SDN Kendayakan 1 tidak semestinya berhenti pada penyelesaian polemik administrasi maupun pemindahan tenaga pendidik. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu memastikan hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi.
Ketersediaan guru untuk enam tingkat kelas, alasan pemindahan tiga guru ASN, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.
Dinas Pendidikan juga diharapkan melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi sekolah dan memastikan tidak ada siswa yang dirugikan akibat persoalan internal tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak kepala sekolah, tiga guru ASN yang dipindahkan, perwakilan guru honorer, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
