PADANGSIDIMPUAN –Kabarnusa24.com)Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi, realisasi kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat. Dugaan adanya ketidaksesuaian laporan kegiatan dengan pelaksanaan di lapangan pun mulai menjadi perhatian.
Senin, 9 November 2026, berdasarkan data anggaran yang dihimpun, tercatat sebanyak 25 item kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Sejumlah kegiatan memiliki nilai anggaran fantastis, sehingga publik mendesak agar penggunaan anggaran tersebut dibuka secara transparan dan dapat diuji kebenarannya.
Salah satu pos anggaran yang paling menyita perhatian adalah kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan nilai mencapai Rp16.759.856.654. Angka tersebut bukan jumlah yang kecil. Publik tentu berhak mengetahui secara terperinci bagaimana anggaran belasan miliar rupiah tersebut digunakan dan apa saja bentuk pelayanan serta hasil yang dihasilkan.
Selain itu, terdapat anggaran Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp5.275.666.000, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3.297.386.743, serta Pendalaman Tugas DPRD sebesar Rp1.455.382.000. Besarnya nilai tersebut menuntut pertanggungjawaban yang jelas, bukan sekadar laporan administratif di atas kertas.
Tak hanya itu, kegiatan Pelaksanaan Reses tercatat sebesar Rp714.000.000, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebesar Rp648.176.000, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp518.088.000. Setiap kegiatan tersebut semestinya memiliki bukti pelaksanaan, dokumentasi, daftar hadir, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah seluruh kegiatan yang dianggarkan benar-benar terlaksana sesuai perencanaan? Apakah nilai belanja sebanding dengan hasil kegiatan? Dan apakah seluruh dokumen pertanggungjawaban didukung bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?
Dugaan adanya laporan kegiatan fiktif atau ketidaksesuaian antara administrasi pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan menjadi persoalan yang perlu ditelusuri secara serius. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan, bukan sekadar asumsi ataupun tudingan tanpa dasar.
Sorotan juga mengarah pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas, koordinasi, konsultasi, pendalaman tugas, serta fasilitasi kegiatan DPRD. Pos-pos tersebut perlu diperiksa secara cermat, mulai dari surat tugas, tiket perjalanan, bukti penginapan, daftar peserta, dokumentasi, hingga laporan hasil kegiatan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada Sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan. Awak media bermaksud meminta penjelasan resmi terkait rincian penggunaan anggaran, realisasi kegiatan, serta kebenaran laporan pertanggungjawaban yang menjadi sorotan.
Namun, hingga dua hari sejak pesan konfirmasi dikirimkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan yang diterima. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah publik. Mengapa persoalan penggunaan anggaran yang menyangkut uang rakyat belum mendapatkan penjelasan dari pejabat yang berwenang?
Sikap belum memberikan respons tersebut memang tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Akan tetapi, pejabat publik semestinya memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Jabatan publik bukan ruang untuk menghindari pertanyaan, terlebih ketika yang dipertanyakan adalah penggunaan APBD.
Publik kini menunggu penjelasan konkret dari Sekwan. Bukan jawaban normatif, bukan pula sekadar pernyataan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan, melainkan bukti yang dapat diverifikasi. Jika memang seluruh anggaran digunakan sesuai aturan, sudah sepatutnya dokumen pertanggungjawaban dan hasil kegiatannya dapat dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas persoalan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian diminta tidak mengabaikan berbagai pertanyaan publik terkait pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan TA 2025. Aparat penegak hukum diharapkan melakukan penelusuran apabila terdapat informasi awal dan bukti yang mengindikasikan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.
Pemeriksaan secara menyeluruh perlu mencakup dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan kegiatan, kontrak atau bukti pengadaan, laporan realisasi, surat pertanggungjawaban (SPJ), bukti transaksi, serta verifikasi fisik kegiatan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran atau justru ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk menunjang kinerja lembaga legislatif justru hanya menjadi deretan angka dalam dokumen administrasi tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat. Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan.
Kini masyarakat menanti keberanian Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka serta langkah aparat penegak hukum untuk menelusuri persoalan ini secara profesional dan independen. Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Sekwan maupun pihak terkait. Jika seluruh kegiatan benar-benar dilaksanakan dan anggaran digunakan sesuai aturan, buktikan kepada publik. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang kebal hukum. Uang rakyat harus dijaga, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya!
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik. Dugaan penyimpangan maupun laporan fiktif belum merupakan fakta hukum dan masih membutuhkan verifikasi. Hak jawab dan klarifikasi pihak Sekretariat DPRD Kota Padangsidimpuan tetap terbuka untuk dimuat secara proporsional.
(Hasanuddingulo)