Foto : Bupati Lumajang Indah Amperawati
Judul :
Bupati Lumajang Indah Apresiasi CCTV di Dusun, Inovasi Digital Dinilai Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
LUMAJANG, kabarnusa.Kamis,12/11/2026– Pemanfaatan teknologi digital hingga tingkat dusun mendapat apresiasi Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Pemasangan kamera pengawas atau *closed-circuit television* (CCTV) di sejumlah dusun dan desa dinilai menjadi salah satu inovasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus meningkatkan partisipasi warga.
Apresiasi tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat mengikuti tahapan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara daring, di Ruang Mahameru, Kantor Bupati Lumajang, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Bunda Indah secara khusus menyoroti pemanfaatan CCTV di sejumlah dusun sebagai bentuk inovasi yang layak dikembangkan. Menurutnya, penerapan teknologi tidak harus terbatas pada lingkungan perkantoran pemerintahan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil.
“Dan saya juga apresiatif betul terkait dengan CCTV di beberapa dusun. Ini saya kira juga inovasi, ya,” ujar Bunda Indah.
Pemanfaatan CCTV dinilai membuka peluang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun sistem pemantauan lingkungan yang lebih efektif. Selain mendukung pengawasan kondisi lingkungan, keberadaan teknologi tersebut juga dapat mendorong keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Meski demikian, penerapan teknologi pengawasan perlu diimbangi dengan tata kelola yang bertanggung jawab. Pengelolaan perangkat, kewenangan akses terhadap rekaman, serta perlindungan privasi warga menjadi aspek penting agar inovasi tersebut tidak justru mengabaikan hak masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, pengembangan inovasi berbasis teknologi menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik. Pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan informasi secara transparan, tetapi juga memastikan pemanfaatan teknologi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengevaluasi penerapan prinsip keterbukaan sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Apresiasi terhadap pemasangan CCTV di tingkat dusun tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa keterbukaan dan pemanfaatan teknologi dapat tumbuh dari lingkungan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.( D.S )