Kabarnusa24.com, Palembang _ Pungutan Liar (Pungli) berkedok sumbangan komite sekolah di SMA dan SMK Negeri Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang tampaknya sudah menjadi tradisi yang tidak bisa di hilangkan.
Pihak sekolah melakukan praktik Pungli berkedok sumbangan komite tersebut biasanya dengan alasan atas kesepakatan bersama wali murid melalui rapat dengan tujuan untuk peningkatan mutu pendidikan.
Seperti yang terjadi di SMA Negeri 5 Palembang, berlokasi di Jalan Gotong Royong, Sei Buah, Lemabang, kini menjadi sorotan karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, pihak sekolah diduga telah melakukan Pungli terhadap wali murid yang besarannya bervariasi antara Rp250.000,- hingga Rp350.000,- yang harus dibayarkan oleh wali murid dalam setiap bulannya.
Selain itu, lebih parahnya lagi pihak sekolah diduga telah melakukan penahanan ijazah salah satu murid, dan ijazah tersebut tidak akan di berikan sebelum murid itu melakukan pelunasan uang Komite sebanyak 3,000.000,-(tiga juta rupiah).
Salah satu wali murid mengatakan, dalam keadaan ekonomi sulit seperti sekarang ini dirinya merasa keberatan dengan adanya sumbangan komite sekolah tersebut.
Ia juga menegaskan, pihak sekolah melalui pengurus komite seharusnya menggalang dana dari luar sekolah melalui proposal yang di tujukan ke instansi-instansi baik itu pemerintah maupun swasta.
Jika pihak sekolah melakukan pungutan dana dari wali murid itu tidak di benarkan, kecuali sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak boleh ada penetapan nominal termasuk wajib bayar sebagaimana sudah diatur dalam Permendikbud No.75 tahun 2016.
“Sebagai rakyat kecil kami merasa keberatan, tapi mau bagaimana lagi, demi anak terpaksa kami usahakan walaupun terkadang harus mencari pinjaman,” ujar wali murid yang namanya enggan dipublikasikan, pada Minggu (15/11/2026).
Secara umum, sekolah SMA dan SMK Negeri di Indonesia termasuk di Palembang tidak boleh memungut biaya SPP bulanan karena biaya operasional rutinnya telah ditanggung oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan SPP bulanan atau biaya wajib mengikat kepada peserta didik atau orang tua/wali murid.
Sanksi Pidana bagi Pelaku Pungli Sekolah:
Apabila oknum kepala sekolah, guru, atau pengurus sekolah memaksakan pungutan SPP bulanan yang tidak memiliki dasar hukum, tindakan tersebut dikategorikan sebagai Pungli dan penyalahgunaan wewenang.
Kepala sekolah negeri yang melakukan praktik Pungli dapat dijerat secara hukum pidana, dengan ancaman sanksi administratif atau kurungan penjara.
Saat di konfirmasi wartawan melalui telepon dan pesan whatsapp aktif nomor 0812-7369-**** Dra. Hj. Ria Wilastri, M.M selaku Kepala SMA Negeri 5 Palembang hingga berita ini diterbitkan belum bisa memberikan jawaban.
Bila merasa keberatan atas pemberitaan ini pihak sekolah di persilahkan untuk memberikan hak jawab sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
