Bekasi, KabarNusa24.com – Permintaan maaf itu akhirnya datang juga. Senin, 16 November 2026, Raffi Ahmad muncul di Instagram, dengan kalimat yang sudah dihafal semua pejabat kalau ketangkap basah:
“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf.”
Maaf untuk apa? Untuk polemik 8 paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 atau Rp14,7 miliar, yang mengalir ke PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan miliknya sendiri.
Rinciannya sudah dibongkar Indonesia Corruption Watch (ICW). Rp3,9 miliar dari Kemendikbudristek tahun 2024, dan Rp10,79 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2026.
Totalnya Rp14,7 miliar. Uang rakyat. Bukan uang endorse skincare.
Yang Paling Berbahaya: Dia Pejabat Saat Kontrak Jalan
Raffi sendiri mengakui, kerja sama dengan Kemendikbudristek terjadi sebelum dia jadi Utusan Khusus Presiden. Tapi kerja sama dengan KKP, terjadi SAAT dia sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Ini bukan lagi soal artis cari makan. Ini soal konflik kepentingan.
Bagaimana mungkin seorang pejabat publik, perusahaannya dapat proyek dari kementerian lain, sementara dia sendiri duduk di lingkaran kekuasaan presiden?
ICW menduga pengadaan itu hanya mengarah ke satu penyedia, membatasi persaingan. Itu dugaan yang harus dijawab bukan dengan video, tapi dengan audit.
Maaf Rp14,7 Miliar, Dibalas Sumbang Rp15 Miliar?
Lalu jurus paling klasik keluar. Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One, berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk korban bencana di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh.
Angkanya sengaja dibuat lebih besar sedikit. Rp14,7 miliar vs Rp15 miliar. Seolah-olah lunas. Seolah-olah impas. Seolah-olah rakyat harus bilang, “Wah baik banget, sudah minta maaf, malah nambah 300 juta.”
Padahal logikanya terbalik, ka.
Kalau Rp14,7 miliar itu memang uang negara yang bermasalah, kenapa solusinya sumbang uang pribadi? Kenapa bukan kembalikan ke kas negara? Kenapa bukan buka semua kontraknya ke publik?
Sumbangan Rp15 miliar itu bagus untuk korban bencana. Tapi jangan jadikan korban bencana sebagai tameng untuk menutupi polemik pengadaan.
Korban banjir di Aceh butuh bantuan, bukan butuh dijadikan konten penebusan dosa.
Jangan Jadikan “Sudah Konsultasi KPK” Sebagai Tameng
Raffi juga bilang, pada 2024 dia pernah konsultasi ke KPK soal aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk endorsement.
Konsultasi itu bukan vonis bebas. Konsultasi itu bukan berarti KPK sudah menyetujui semua kontrak RANS dengan KKP di tahun 2025-2026.
Kalau memang sudah bersih, kenapa harus minta maaf? Kalau memang sudah sesuai prosedur, kenapa harus siap diperiksa Inspektorat, BPKP, dan BPK?
Raffi sendiri bilang siap diperiksa.
Bagus. Itu yang ditunggu rakyat. Bukan video minta maaf, tapi hasil audit.
Pertanyaan Yang Belum Dijawab
Sampai hari ini, publik belum dapat jawaban atas 3 hal ini:
1. Mana kontrak lengkap 8 paket itu? Buka ke publik, jangan cuma siaran pers.
2. Siapa yang meloloskan RANS di KKP saat Raffi sudah jadi Utusan Khusus Presiden?
3. Apakah Rp14,7 miliar itu wajar untuk 150 output dan 52,6 juta views? Atau kemahalan?
Selama 3 pertanyaan itu belum dijawab, permintaan maaf Raffi hanya akan jadi tontonan. Bukan pertanggungjawaban.
Maaf itu murah. Semua orang bisa minta maaf di depan kamera.
Yang mahal itu transparansi. Yang mahal itu mundur dari jabatan kalau memang terbukti ada konflik kepentingan. Yang mahal itu mengembalikan uang negara kalau memang ada temuan.
Rakyat tidak butuh artis yang pandai minta maaf. Rakyat butuh pejabat yang tidak menjadikan jabatannya sebagai jalan tol untuk bisnis perusahaannya sendiri.
Kalau pola ini dibiarkan, besok-besok semua artis yang jadi pejabat akan ikut-ikutan. Dapat proyek dari kementerian, ketahuan, minta maaf, lalu sumbang, selesai.
Uang rakyat bukan bisa dicicil dengan pencitraan. (SRM)
