BeritaNasional

Tanggapi Soal Petugas Haji Non-Muslim, DPR Panggil Kemenhaj Minta Klarifikasi

25
×

Tanggapi Soal Petugas Haji Non-Muslim, DPR Panggil Kemenhaj Minta Klarifikasi

Sebarkan artikel ini
Tanggapi Soal Petugas Haji Non-Muslim, DPR Panggil Kemenhaj Minta Klarifikasi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat.

JAKARTA,– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menanggapi wacana Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai kemungkinan melibatkan petugas haji dari kalangan nonmuslim dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, wacana tersebut perlu diperjelas, terutama terkait jenis tugas dan lokasi penempatan petugas yang dimaksud.

Syahrul menilai pelibatan tenaga profesional nonmuslim pada sejumlah pekerjaan pendukung di dalam negeri, seperti pelayanan administrasi keimigrasian dan pengurusan kesehatan, pada prinsipnya tidak menjadi persoalan. Namun, ia berpandangan bahwa pelibatan petugas nonmuslim yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalankan tugas pelayanan langsung di Tanah Suci perlu dipertimbangkan secara lebih cermat.

“Perlu diperjelas petugas haji di mana maksudnya. Kalau di dalam negeri, misalnya untuk pembuatan paspor atau pengurusan kesehatan, itu tidak masalah. Tetapi kalau maksudnya di Tanah Suci, toleransi tidak harus seperti itu,” ujar Syahrul menanggapi wacana kemenhaj soal petugas haji nonmuslim, di parlemen Jakarta pada Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, kebijakan terkait penempatan petugas haji tidak cukup hanya didasarkan pada semangat toleransi, tetapi juga harus mempertimbangkan sensitivitas umat Islam serta karakteristik pelaksanaan ibadah haji.

Syahrul menegaskan, pandangannya bukan berarti menolak keterlibatan tenaga kerja nonmuslim dalam seluruh aspek pelayanan haji. Ia justru membuka ruang bagi tenaga profesional nonmuslim untuk terlibat dalam pekerjaan yang bersifat teknis dan administratif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

“Kalau hal-hal yang sifatnya profesional, silakan saja dari nonmuslim. Misalnya yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau keimigrasian, itu boleh. Tetapi kalau petugas haji yang sekarang dilatih untuk dikirim ke Arab Saudi, menurut saya kurang tepat dan tidak elok karena bisa menimbulkan keresahan bagi umat Islam,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah mengenai wacana tersebut. Langkah itu diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud kebijakan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji mempertimbangkan aspek pelayanan, profesionalitas, dan sensitivitas keagamaan masyarakat.

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi wacana pelibatan petugas haji nonmuslim tersebut.

“Kita bukan menolak, tetapi hal ini sensitif bagi umat Islam. Dalam waktu dekat kita akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk mengklarifikasi ini,” pungkas Syahrul.

Ia berharap, penjelasan pemerintah nantinya dapat memberikan kepastian mengenai kriteria, ruang lingkup pekerjaan, serta penempatan petugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tetap mengedepankan profesionalitas pelayanan tanpa mengabaikan karakteristik dan ketentuan khusus dalam pelaksanaan ibadah haji.

(Red)

Penulis