Pemda Se-Jabar Bakal Implementasikan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Pemerintah
KOTA BANDUNG – JAWA BARAT || KABARNUSA24.COM
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI).
KKI merupakan inovasi pembayaran non tunai yang diterbitkan untuk transaksi belanja pemerintah.
KKI hadir mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, penggunaan KKI turut mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang diyakini dapat membantu jutaan UMKM di daerah untuk naik kelas seiring dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Melalui implementasi KKI ini, ETPD khususnya di Jawa Barat diyakini semakin kuat. Berdasarkan hasil evaluasi Survei Indeks ETPD Semester I 2023, Jabar berada pada Kategori Digital dengan Indeks ETPD sebesar 97,9 persen, tertinggi kedua secara nasional. Begitu pula dengan 27 kabupaten/kota di wilayah Jabar berada pada Kategori Digital.
BACA JUGA: *Berdiri Sejak 1995, Rumah Warga Kota Malang Akhirnya Bersertipikat Berkat PTSL* Kota Malang - Manfaat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dengan PTSL dan memudahkannya memiliki sertipikat atas tanah yang ia beli pada tahun 1995. Ia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya. Benar saja, setelah mengumpulkan berkasnya tiga bulan lalu, pada Senin (02/09/2024) ia menerima sertipikatnya langsung dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni di Kantor Pertanahan Kota Malang. “Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL, red), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertipikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” cerita Hartining dengan muka bahagia dan mata berkaca-kaca. Tak hanya Hartining yang menikmati manfaat program PTSL, Pengurus Masjid Nurul Islam, Muhammad Khairuddin yang menerima sertipikat tanah wakaf dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga merasa demikian. Sudah 20 tahun masjidnya belum bersertipikat, sebelum akhirnya mulai mengurus pendaftaran tanah dengan program PTSL. “Alhamdulillah, saya kemarin itu menangis setelah mendapati masjid saya sudah ada suratnya (sertipikat, red). Dengan adanya (sertipikat, red) ini kita selaku rakyat kecil bisa bahagia, tentram, damai, dan nyaman. Terima kasih kepada pihak yang sudah bekerja siang-malam, saya tahu sendiri selama bulan puasa itu di Kelurahan Polehan full melayani masyarakat,” ungkap Muhammad Khairuddin. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN pun menyatakan jika PTSL ini sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya. “Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap, yang artinya semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap atau overlap," kata Raja Juli Antoni usai menyerahkan 40 Sertipikat Hak Milik hasil program PTSL, 10 sertipikat tanah wakaf, dan 12 Sertipikat Hak Milik Pemerintah Kota Malang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri; Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso beserta jajaran; seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang; Forkopimda Kota Malang; Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang, ketua IPPAT Kota Malang. (MW/RT) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
Dalam mendorong ETPD, pada Jumat (17/11/2023), Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TP2DD se-Jabar.
Kegiatan mengangkat tema “Perkuat Digitalisasi Daerah Melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital”.
Sejalan dengan tema yang diusung, HLM mengangkat dua topik utama, yaitu implementasi penggunaan KKI dan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Championship TP2DD.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Taufik Budi Santoso menegaskan bahwa peluncuran penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Daerah se-Jabar merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Jabar yang semakin kuat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa forum HLM TP2DD menjadi momentum penting dalam mengoptimalkan implementasi KKI dan ETPD di Jabar.
Sebagai upaya percepatan implementasi KKI segmen pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Jabar pada hari ini juga telah ditandatangani Komitmen Bersama Implementasi KKI oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat, seluruh Pemerintah Daerah di Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar, dan Bank bjb sebagai bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian RI Puji Gunawan mengapresiasi Bank Indonesia yang senantiasa berkolaborasi bersama pemda di Jabar untuk merespons secara cepat berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi.
Puji menambahkan, Jabar selalu menjadi benchmark bagi pemerintah berkaitan dengan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi, termasuk digitalisasi transaksi pemerintah.
Sumber: HUMAS JABAR, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah.
Views: 4
