Apel Nasional LSM GMBI WILTER JATIM menuju Pemilu Dami 2024 adalah Langkah Nyata Konsep Bela Negara
Kabarnusa24.com, Madiun – Dalam rangka menyambut pesta demokrasi tahun 2024 sebagai momentum yang penting bagi sesama anak bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Timur telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap dan siap mendukung, bersama-sama menjaga pelaksanaan pemilu damai berdasarkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Sekretaris Jenderal LSM GMBI, A. Rahmat BA menyampaikan pernyataan sikap bahwa LSM GMBI akan bersikap tegas dan komitmen dalam mendukung Pemilu Damai 2024. Kamis (14/12/2023).
Dalam kesempatan Apel Nasional LSM GMBI Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Timur (Jatim, kepada awak media Kabarnusa24 Ketual LSM GMBI Jatim Sugeng mengatakan “ LSM GMBI Jawa Timur sebagai bagian dari menyukseskan pemilu 2024 akan bersikap tegas dan berkomitmen membantu menjaga kedamaian dan keamanan pemilu dan fungsi sosial politik dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia. Jumat (15/12/2023).
BACA JUGA: WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA HADIRI RDP BALEG DPR RI BAHAS TATA NIAGA DAN HILIRISASI UBI KAYU Jakarta, 25 Juni 2025 – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., SH., MH., turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan industri ubi kayu, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kehadiran Wakil Bupati Lampung Utara dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperjuangkan nasib petani singkong di daerahnya, sekaligus mendorong peningkatan tata niaga dan hilirisasi komoditas ubi kayu sebagai salah satu produk andalan masyarakat Lampung Utara. Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Lampung serta Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia tersebut, berbagai persoalan utama terkait rendahnya harga jual singkong, tingginya biaya produksi, serta maraknya impor singkong dari luar negeri menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah, termasuk Lampung Utara, berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan harga, insentif bagi petani, serta dukungan dalam penguatan sektor hilir industri singkong. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Baleg DPR RI, termasuk La Tinro La Tunrung dari Fraksi PDI-Perjuangan, mendorong agar Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya lebih serius memberikan perhatian kepada para petani singkong di Lampung. Mereka menekankan perlunya modernisasi pertanian singkong, peningkatan akses terhadap pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan program hilirisasi agar petani tidak terus-menerus dirugikan. Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar aspirasi masyarakat Lampung Utara benar-benar menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis ini. "Kami berharap, melalui forum ini, ada langkah nyata dari pemerintah pusat untuk memperbaiki tata niaga singkong. Petani kami selama ini masih menghadapi tantangan berat, mulai dari biaya produksi tinggi, harga jual rendah, hingga ketidakpastian pasar. Lampung Utara sebagai salah satu sentra produksi singkong tentu sangat berkepentingan dalam hal ini," ujar Romli. Selain itu, Romli juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hilirisasi di daerah, dengan mendorong hadirnya industri pengolahan singkong di Lampung Utara agar nilai tambah dari komoditas ini dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. "Kami ingin Lampung Utara tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tapi juga bisa menjadi pusat industri olahan singkong, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tambahnya. Dengan adanya RDP ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap aspirasi para petani singkong dan pelaku usaha di sektor ini dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional, demi mendorong kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Lampung Utara.
“Keputusan ini diambil atas dasar peran aktif LSM GMBI Jatim untuk ingin menjaga keamanan, kondusivitas, dan mendukung terwujudnya Pemilu yang damai dan bermartabat. Pemilu adalah sarana integrasi bangsa, dan sebagai warga negara Indonesia, ingin memberikan kontribusi positif untuk menjaga proses demokrasi,” Jelas Sugeng.
Lebih lanjut Ketua LSM GMBI Wilter Jatim menuturkan bahwa seluruh keluarga besar LSM GMBI sudah berkomitmen untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kondusivitas pemilu 2024 demi terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Sikap dukungan tersebut sebagai bagian dari fungsi sosial politik dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia serta bagian kontribusi positif untuk ikut menjaga proses demokrasi.
. “Wujud bela negara dalam rangka transformasi LSM GMBI adalah komitmen kami untuk menjadi lebih responsif dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan negara yang lebih baik,” tutur Sugeng.
“ Dalam pernyataan sikap ini, dalam menjaga kondusivitas, ketertiban, dan sinergi dengan aparat penyelenggara Pemilu, LSM GMBI siap bersinergi dan bersama-sama dengan aparat dan penyelenggara Pemilu. LSM GMBI juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan memberikan dukungan penuh dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu, “ imbuh Ketua LSM GMBI Wilter Jatim.
“Dan yang paling penting kami meyakini bersama elemen masyarakat menjadi satu untuk menjaga kedamaian ibu pertiwi, semuanya berkolaborasi bekerja sama dengan komitmen yang sama melaksanakan Pemilu 2024 dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk membangun negeri tercinta Indonesia Raya,” pungkas Sugeng, Ketua LSM GMBI Wilter Jatim, (EBS).
Post Views: 3
