Provinsi Sumbar Menjadi Lokasi Rakernas PPDI 2023

Provinsi Sumbar Menjadi Lokasi Rakernas PPDI 2023

Jakarta || Kabarnusa24.Com

Menjelang Rakernas PPDI pada tanggal 27 dan 28 Juli 2023 mendatang yang akan diselenggarakan di Sumatera Barat, Ketua Dewan Penasehat PPDI H.Siswadi memberikan testimoni berupa pesan kepada seluruh pengurus PPDI di Indonesia.

Melalui video yang berdurasi sekitar 1 menit 31 detik, H.Sisawadi mengajak untuk mensukseskan Rapat kerja nasional (Rakernas) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) tahun 2023 yang akan digelar di Sumatera Barat

Disamping itu juga H.Siswadi mengapresiasi kepada Ketua umum PPDI H.Norman Yulian beserta jajaran pengurus PPDI yang dapat menjalankan mandat organisasi untuk menjalankan rapat kerja nasional dan mampu melaksanakan evaluasi organisasi secara obyektif dan dapat merumuskan program kerja yang kreatif dan implementatif dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak dan martabat penyadang disabiltas Indonesia, ujar Ketua Dewan Penasehat PPDI H.Iswadi yang juga mantan ketua PPDI,Jumat,(21/07/2023).

Dari beberapa ketua dan pengurus daerah PPDI Provinsi diseluruh Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan hadir dalam Rakernas PPDI 2023.

Semematara itu Sekertaris umum (Sekum) PPDI pusat Ridwan Sumantri menyampiakan, bahwa secara umum dalam Rakernas PPDI 2023 ini akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia bagi disabilitas,usaha – usaha kesejahteraan sosial,advokasi dan pelatihan -pelatihan dan advokasi serta program kerja strategis lainnya lainnya, ujarnya.

‘Kami para pengurus PPDI pusat yang dimandatkan dalam organisasi akan menjalankan program- program yang akan dibahas di Rakernas nanti, tentunya semua itu akan dibahas dan akan di korelasikan ke pengurus daerah provinsi masing – masing program yang akan disetuju dari hasil Rakernas nanti.

BACA JUGA: Jaga Situasi Kamtibmas, Wakapolsek Pancoran Sambangi Warga RW 02 Rawajati Timur

“Kalau persiapan sudah 75 persen insya Allah suda rampung. acara nanti akan berjalan dua hari dari tanggal 27- 28 Juli 2023, tutur Ridwan.

Dikatakan Ridwan, Rakernas nanti bertujuan untuk mebahas dan merumuskan rencana strategis PPDI serta menjadi moment penting untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, tandasnya.

Lanjut Ridwan menambahkan, dengan penuh kebahagiaan menyambut momen bersejarah ini, dimana para pimpinan PPDI daerah dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusi bagi semua penyandang disabilitas. Rapat kerja nasional ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan perjuangan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif yaitu penyandang disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara , dan adil, serta ramah bagi para penyandang disabilitas, imbuhnya.

“Kami berharap dalam Rakernas tersebut untuk bersama sama melakukan perumusan program kerja PPDI.

“Mari kita bersama-sama merumuskan strategi dan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan upaya penghormatan, perlindungan dan pemeuhan hak penyandang disabilitas, tutupnya.

Untuk diketahui PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) sebelumnya bernama PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia)

Berdasarkan acuan pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CPRD (Convention on the Rights of Person with Disabilities) atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

PPCI berubah nama menjadi PPDI tahun 2012 saat digelar Rakernas Kalimantan Timur.

Perubahan Persatuan menjadi Perkumpulan terjadi pada Musyawarah Nasional (Munas ) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2016.

BACA JUGA: *Berdiri Sejak 1995, Rumah Warga Kota Malang Akhirnya Bersertipikat Berkat PTSL* Kota Malang - Manfaat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, Hartining (67) warga Kelurahan Polehan, Kota Malang yang secara nyata terbantu dengan PTSL dan memudahkannya memiliki sertipikat atas tanah yang ia beli pada tahun 1995. Ia bercerita, mulanya tahu informasi soal program PTSL dari keluarga. Tertarik dengan kemudahan dan biaya yang murah, Hartining tak banyak pikir dan yakin untuk mendaftarkan tanahnya. Benar saja, setelah mengumpulkan berkasnya tiga bulan lalu, pada Senin (02/09/2024) ia menerima sertipikatnya langsung dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni di Kantor Pertanahan Kota Malang. “Saya itu beli tanah dari tahun 1995, itu tidak saya sertipikatkan karena mahal zaman dulu. Terus adik saya beri tahu saya suruh ikut ini (PTSL, red), katanya murah dan gampang. Akhirnya saya ikut dan ternyata beneran gampang. Nantinya sertipikat ini saya simpan, saya masukkan lemari. Ke mana-mana kuncinya saya bawa, soalnya hasil kerja keras saya sendiri,” cerita Hartining dengan muka bahagia dan mata berkaca-kaca. Tak hanya Hartining yang menikmati manfaat program PTSL, Pengurus Masjid Nurul Islam, Muhammad Khairuddin yang menerima sertipikat tanah wakaf dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga merasa demikian. Sudah 20 tahun masjidnya belum bersertipikat, sebelum akhirnya mulai mengurus pendaftaran tanah dengan program PTSL. “Alhamdulillah, saya kemarin itu menangis setelah mendapati masjid saya sudah ada suratnya (sertipikat, red). Dengan adanya (sertipikat, red) ini kita selaku rakyat kecil bisa bahagia, tentram, damai, dan nyaman. Terima kasih kepada pihak yang sudah bekerja siang-malam, saya tahu sendiri selama bulan puasa itu di Kelurahan Polehan full melayani masyarakat,” ungkap Muhammad Khairuddin. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN pun menyatakan jika PTSL ini sejatinya program Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk itu, setiap daerah menggencarkan PTSL, termasuk Kantor Pertanahan Kota Malang yang berhasil mendaftarkan seluruh bidang tanahnya. “Untuk Kota Malang, kabar baik Mas AHY sekitar tanggal 11 atau 13 September ini akan datang untuk meresmikan Kota Malang sebagai Kota lengkap, yang artinya semua tanah sudah dipetakan tidak ada lagi gap atau overlap," kata Raja Juli Antoni usai menyerahkan 40 Sertipikat Hak Milik hasil program PTSL, 10 sertipikat tanah wakaf, dan 12 Sertipikat Hak Milik Pemerintah Kota Malang. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri; Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso beserta jajaran; seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang; Forkopimda Kota Malang; Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang, ketua IPPAT Kota Malang. (MW/RT) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau disingkat PPDI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.

PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

Indonesia inklusif berarti disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

Urutan Ketua Umum PPCI / PPDI dan sekarang menjadi PPDI

1. Soelarso 1987- 1990
3. Dr. Susilo supeno 1990- 1991
4.Koesbiono Sarmanhadi
1991- 1996
Koesbiono Sarmanhadi 1996 – 2001.
5.Siswadi 2001 – 2006
6.Siswadi 2006 – 2011
7.Gufron Sakaril 2011 – 2016
8.Gufron Sakaril 2016 – 2022.
9.Norman Yulian 2022- 2027.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, ada 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020.

Adapun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut persentase difabel di Indonesia 10 persen dari total penduduk atau sekitar

Jika tahun 2023 penduduk Indonesa 270 juta jiwa 10 persen penyandang disabilitas di Indonesa mencapai sekitar 27 juta jiwa. (**)