DEPOK, KABARNUSA24.COM || Masa pemerintahan kota Depok yang saat ini dipimpin Supian Suri – Chandra Rahmansyah hampir memasuki satu tahun. Kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi dari harapan yang berhasil dihidupkan.
Sorotan publik menjadi dinamika perjalanan Walikota dan Wakil Walikota Depok Supian Suri – Chandra Rahmansyah dalam upaya meniadakan kesenjangan pembangunan infrastruktur penataan Kota.
Umumnya, percepatan kemajuan daerah identik dengan kota-kota besar yang memiliki infrastruktur lengkap dan anggaran melimpah.
Infrastruktur yang baik tidak hanya meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, tetapi juga mencakup penyediaan energi, air bersih, komunikasi, serta sarana kesehatan dan pendidikan.
Hal tersebut Tokoh Pemuda Beji Depok bang Awil kebijakan publik Kota Depok, menilai belum ada capaian yang menonjol dalam kinerja setahun pertama pasangan Supian Suri – Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok. Masih banyak PR yang menjadi tantangan pasangan kepala daerah itu pada tahun-tahun mendatang.
“Mengomentari satu tahun Supian Suri – Chandra Rahmansyah dalam memimpin Kota Depok, jujur saja menurut saya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tidak ada capaian yang sangat menonjol,” Ujarnya.
Awil mengatakan belakangan justru banyak persoalan kota yang muncul dan menjadi perhatian publik. Berbagai persoalan itu semakin menutupi kinerja pasangan.
“Saya lihat justru sebetulnya banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Supian Suri – Chandra Rahmansyah. Contoh persoalan sampah TPA, ruang terbuka hijau masih banyak yang tidak terawat, pondasi coran lampu hias etnik yang belum rampung terpasang sisanya, dan Kartu Depok Sejahtera yang tidak tepat sasaran penerimanya.” ujarnya.
Tidak seperti halnya kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto sepanjang 2025 menunjukkan kemajuan yang signifikan dan terukur di berbagai sektor pembangunan terlihat, seperti pembagunan dari mukai kawasan Cibinong pusat pemerintahan menjadi indikator penting kemajuan daerah.
“kami melihat adanya gebrakan kebijakan yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik di sektor infrastruktur, sumber daya manusia, maupun lingkungan hidup,” ujar Rahmatullah selaku Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) dalam keterangannya.
Disisi lainnya Warga Kelurahan Cipayung Oji (46) menjelaskan, memang adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah daerah dinilai hal yang lumrah, karena sangat terkait dengan kehidupan masyarakat sekitar.
“Menurut saya selaku warga Kelurahan Cipayung, pemerintah kota Depok dalam membangun sesuatu, terutama ada kaitannya dengan infrastruktur pasti ada kurang juga ada lebihnya, ini yang terus publik kawal”. ujarnya.
Namun, kondisi dinamika di masyarakat sekarang ini diharapkan tidak mengganggu kinerja eksekutif yang telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama. Dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun nya, sudah seharusnya pembangunan infrastuktur diutamakan.(TILE)
