Barus,Tapanuli Tengah –Kabarnusa24.com) Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua kantor kecamatan, yakni Kecamatan Barus Induk dan Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Sidak tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan data masyarakat penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang selama ini menuai banyak keluhan dari masyarakat.
Barus, 16 Maret 2026, dalam sidak tersebut anggota DPRD meminta pihak kecamatan menunjukkan data masyarakat yang diinput dan dikirim ke pemerintah kabupaten hingga ke Kementerian Sosial sebagai dasar penyaluran bantuan tersebut.
Langkah sidak ini dilakukan setelah banyak warga mengaku tidak mendapatkan bantuan Jaminan Hidup meskipun mereka merasa layak sebagai penerima bantuan dari pemerintah.
Keluhan masyarakat ini bahkan menimbulkan perdebatan di tengah warga karena bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat terdampak justru dinilai tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Camat Barus Sanggam Panggabean menjelaskan bahwa data masyarakat yang dikirim ke tingkat kabupaten merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh lurah dan kepala lingkungan (kepling) di masing-masing wilayah.
Menurutnya, pihak kecamatan hanya menerima dan meneruskan data yang telah dihimpun oleh perangkat kelurahan untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah kabupaten.
Namun dalam penjelasannya, Camat juga menyebutkan adanya tim animator yang turut membantu proses pendataan masyarakat di lapangan.
Tim animator tersebut bertugas mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) sebagai bahan dalam proses pendataan penerima bantuan.
Menurut keterangan tim tersebut, ketika mereka mendatangi rumah warga sering kali masyarakat tidak berada di tempat sehingga ada warga yang menitipkan KK kepada tetangga agar bisa diambil oleh tim animator.
Selain itu, tim animator juga langsung mengambil foto-foto rumah warga yang terdampak sebagai bagian dari dokumentasi pendataan di lapangan.
Metode pendataan seperti ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data karena tidak dilakukan verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Bahkan beredar dugaan bahwa sebagian data penerima bantuan tersebut merupakan data rekayasa, karena muncul nama-nama yang dinilai tidak layak sebagai penerima bantuan.
Ironisnya, dalam daftar tersebut disebut-sebut terdapat nama mantan Bupati Tapanuli Tengah yang tercatat sebagai penerima bantuan Jaminan Hidup. Kondisi ini memicu pertanyaan publik sehingga DPRD meminta agar data tersebut segera dievaluasi dan diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,tutupnya.
(Hasanuddingulo)
