HIMPAUDI Lumajang Perjuangkan Kesetaraan dan Kesejahteraan Guru PAUD Nonformal
Lumajang,kabarnusa24.Com.Jumat,15/5/2026– Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lumajang, Sundari, S.Pd., menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sekaligus memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD nonformal di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Workshop KSP Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan untuk Anak Usia Dini yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional.Acara ini berlangsung di gedung SMA Muluk,Jalan Labruk .Diikuti semua guru oaud sekabupaten Lumajang.
Menurut Sundari, kegiatan workshop tersebut merupakan bagian dari program kerja HIMPAUDI Lumajang untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban lembaga pendidikan penerima bantuan operasional daerah.
“Workshop ini menjadi salah satu bentuk semangat kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kami ingin menunjukkan bahwa guru PAUD nonformal juga bekerja secara profesional, tidak mengajar asal-asalan, dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam dunia pendidikan,” ujar Sundari.
Ia menjelaskan, sejak dilantik sebagai Ketua HIMPAUDI Kabupaten Lumajang pada 12 Februari 2025, dirinya bersama jajaran pengurus langsung menjalankan sejumlah program prioritas dalam 100 hari kerja pertama. Fokus utama yang diperjuangkan adalah kesejahteraan guru PAUD nonformal yang sejak 2024 tidak lagi menerima tunjangan kesejahteraan.
“Kami bertekad memperjuangkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal di Lumajang. Langkah awal yang kami lakukan adalah mengirim surat audiensi kepada DPRD Lumajang, khususnya Komisi D,” katanya.
HIMPAUDI kemudian melakukan audiensi dengan DPRD Lumajang dan mendapat respons positif. Perjuangan tersebut dilanjutkan dengan audiensi bersama Bupati Lumajang, serta meminta dukungan dari Komisi X DPR RI.
“Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD, termasuk DPRD dan Komisi X DPR RI. Alhamdulillah, pada puncak HUT HIMPAUDI ke-21 yang digelar di GOR Wira Bhakti dan dihadiri pimpinan daerah serta Bupati Lumajang, akhirnya ada kebijakan pemberian tunjangan kesejahteraan,” ungkapnya.
Sundari menyebutkan, tunjangan tersebut diberikan kepada guru HIMPAUDI, guru TK nonsertifikasi, hingga tenaga pendidik di sekolah swasta tingkat SD dan SMP. Besaran tunjangan yang diterima mencapai Rp500 ribu setiap bulan dan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2025–2026.
“Alhamdulillah mulai Juli nanti kami menerima tunjangan selama satu tahun. Kami sangat bersyukur karena perjuangan ini mulai membuahkan hasil,” ujarnya.
Meski demikian, Sundari memahami kondisi keuangan daerah yang masih memerlukan penataan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru nonformal secara bertahap.
“Kami memahami kondisi APBD dan PAD Kabupaten Lumajang yang masih terus dirapikan. Namun kami berharap ke depan ada tambahan anggaran, termasuk penyesuaian berdasarkan masa kerja guru,” katanya.
Ia juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, organisasi pendidikan, mitra PAUD, hingga DPR RI agar perjuangan kesetaraan guru PAUD nonformal mendapat perhatian lebih serius.
“Kami ingin diakui setara dengan pendidikan formal. Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami sama. Karena itu kami berharap ada pengakuan status guru, perlindungan hukum, serta kesejahteraan yang setara, termasuk sertifikasi bagi guru nonformal,” tegas Sundari.
Menurutnya, meskipun usia HIMPAUDI baru menginjak 21 tahun, perjuangan menuju kesetaraan pendidikan nonformal akan terus dilakukan demi masa depan pendidikan anak usia dini yang lebih baik di Indonesia.(D.S)
