Tapanuli Tengah, 8 Juli 2026 –Kabarnusa24.com)Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Ketua DPRD digelar untuk membahas penyaluran Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), Stimulan Ekonomi, serta Bantuan Rumah Rusak bagi korban bencana. Dari unsur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, rapat dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Jonnedy Marbun, S.Pd., M.M., Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Basyri Nasution, S.P., bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sejak awal rapat, hampir seluruh anggota DPRD secara bergantian meminta penjelasan rinci mengenai dasar pendataan penerima bantuan, proses verifikasi, hingga realisasi penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), Stimulan Ekonomi, dan Bantuan Rumah Rusak. Namun jawaban yang disampaikan pemerintah daerah dinilai belum menjawab substansi yang dipertanyakan para legislator.
Paparan yang dibacakan Asisten I Jonnedy Marbun, S.Pd., M.M. justru menuai kritik. Sejumlah anggota DPRD menilai penjelasan yang disampaikan lebih banyak berisi uraian umum dan tidak memberikan jawaban yang tegas terhadap persoalan yang menjadi keluhan masyarakat terdampak bencana.
Suasana rapat semakin memanas ketika sejumlah OPD diminta memberikan klarifikasi. Di hadapan pimpinan DPRD, seluruh anggota dewan, serta masyarakat yang hadir, beberapa OPD dinilai belum mampu menyampaikan data dan penjelasan yang lengkap sehingga memunculkan banyak pertanyaan lanjutan.
Sorotan paling tajam tertuju pada ketidakhadiran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah. Padahal, OPD tersebut memiliki peran penting dalam penyaluran bantuan sosial. Ketidakhadiran tersebut dipertanyakan anggota DPRD karena dianggap menghambat proses klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang sedang dibahas.
Tidak hanya itu, sejumlah camat dan lurah yang telah diundang secara resmi juga tidak hadir. Kondisi tersebut memicu kritik dari anggota DPRD yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kesiapan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan wakil rakyat dan masyarakat.
Perwakilan masyarakat yang hadir mengaku masih banyak korban bencana yang belum menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), Jaminan Hidup (Jadup), Stimulan Ekonomi maupun Bantuan Rumah Rusak. Keluhan itu disampaikan langsung di forum RDP sebagai bentuk harapan agar pemerintah segera menyelesaikan hak-hak masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD menegaskan bahwa forum RDP bukan sekadar agenda formalitas, melainkan sarana pengawasan untuk memastikan setiap program bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah daerah diminta membuka seluruh data penerima dan realisasi penyaluran secara transparan.
RDP tersebut memperlihatkan masih banyak persoalan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. DPRD menegaskan akan terus mengawal proses penyaluran bantuan hingga seluruh masyarakat yang berhak memperoleh haknya sesuai ketentuan dan pemerintah mampu memberikan penjelasan yang lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Hasanuddingulo)
