BEKASI,- Penanganan krisis air bersih yang melanda wilayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dinilai belum menyentuh akar persoalan. Di tengah kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun, Warga Cibarusah, Ahmad Djaelani menyoroti maraknya penggunaan air bawah tanah oleh kawasan industri yang dianggap memperparah kondisi lingkungan dan mempercepat berkurangnya cadangan air.
“Masyarakat di Cibarusa itu jarak dengan pusat ibu kota gitu ya, dengan kawasan industri terbesar itu kan jaraknya juga gak jauh-jauh banget ya teh. Artinya jarak kawasan-kawasan kekeringan ini berada di sekitar area kawasan-kawasan industri gitu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/8/2026).
Djaelani menegaskan bahwa kebutuhan air industri seharusnya tidak lagi bergantung pada air bawah tanah. Menurutnya, industri perlu menggunakan sumber air permukaan yang diolah terlebih dahulu sehingga tidak membebani cadangan air di bawah permukaan bumi.
“Seharusnya penggunaan air bawah tanah untuk industri itu bisa ditekan, artinya kebutuhan air untuk kawasan industri itu harus menggunakan air yang bahan dasarnya itu dari permukaan gitu,” katanya.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kabupaten Bekasi yang dilintasi saluran Kalimalang sebagai pemasok air bagi warga Bekasi hingga Jakarta. Namun, keberadaan infrastruktur tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau.
“Nah ini juga kita sorotin keberadaan industri di Bekasi memperparah keadaan kekeringan di wilayah Bekasi. Kenapa saya bilang memperparah? Karena penggunaan air bawah tanah untuk kepentingan industri yang itu secara tegas dilarang kan oleh pemerintah itu bahwa industri tidak boleh menggunakan air bawah tanah, tapi pada prakteknya masih banyak perusahaan yang menggunakan air bawah tanah,” tegasnya.
Djaelani menjelaskan bahwa eksploitasi air bawah tanah berpotensi mengurangi cadangan air dan memicu penurunan permukaan tanah.
“Apa dampak dari penggunaan air tanah oleh perusahaan, oleh industri itu? Itu permukaan daratan itu makin turun. Karena dengan penggunaan air bawah tanah itu kan merusak cadangan-cadangan air yang ada di bumi Bekasi,” katanya.
Ia mengatakan dengan keberadaan sekitar tujuh ribu di wilayah Kabupaten Bekasi, seharusnya solusi jangka panjang dapat diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan pihak swasta.
“Bahkan kalau saya menyebut ini bukan lagi bencana tapi pembiaran gitu. Pembiaran apa? Karena solusi jangka panjangnya itu kita lihat tidak signifikan gitu. Di sini ada informasinya di Kabupaten Bekasi ada tujuh ribu perusahaan. Nah itu kalau misalkan dilibatkan untuk penangannya harusnya selesai gitu,” tegasnya.
Djaelani mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menerbitkan regulasi yang lebih tegas terkait tata kelola air bawah tanah.
“Itu yang kita soroti bagaimana kedepan Kabupaten Bekasi harus segera menerbitkan regulasi terkait tata kelola air bawah tanah ini,” tandasnya.
(Red)
