TAPANULI TENGAH, 2 September 2026 —Kabarnusa24.com)Menjelang rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, suara keluhan korban bencana kembali mencuat. Warga yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara (huntara) berharap kedatangan orang nomor dua di Indonesia itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum penyelesaian persoalan bantuan yang selama ini mereka keluhkan.
Warga korban bencana mengaku sudah terlalu lama menunggu bantuan yang menurut mereka menjadi hak para korban. Sebagian warga mengaku telah didata, namun hingga kini masih belum menerima bantuan rumah rusak, dana jadup, dana stimulan maupun bantuan hunian sementara.
Ironisnya, huntara yang menjadi tempat mereka bertahan hidup justru dibangun secara mandiri menggunakan uang pribadi warga. Di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi pascabencana, warga terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk memiliki tempat berlindung.
Siti Abadi, salah seorang warga, mengatakan harapan terbesar mereka bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan adanya jaminan keamanan agar mereka dapat kembali tinggal di rumah tanpa dihantui ancaman banjir.
Menurut Siti, perbaikan tanggul sungai harus menjadi prioritas utama pemerintah. Sebab, jika rumah warga diperbaiki tetapi tanggul dan aliran sungai tidak dibenahi, warga tetap berada dalam ancaman bencana yang sama.
“Kalau rumah dibantu dibangun, tetapi sungainya tidak diperbaiki dan tanggul tidak dibuat, tidak ada harapan. Percuma,” ujar Siti.
Kekhawatiran warga semakin besar setiap kali hujan turun. Warga yang bermukim di sekitar sungai mengaku harus bersiap menghadapi kemungkinan air kembali meluap. Barang-barang berharga bahkan masih ditempatkan di tempat yang lebih tinggi sebagai bentuk antisipasi.
Bagi warga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bencana belum benar-benar selesai. Mereka mungkin telah meninggalkan lokasi pengungsian, tetapi rasa takut dan ancaman banjir masih melekat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau sudah gelap dan hujan, kami sudah berpikir mau lari ke mana. Kalau tanggul pecah, kami harus cepat mengungsi,” ungkap salah seorang warga.
Selain persoalan tanggul, warga juga menyoroti kebutuhan dasar. Air bersih, beras dan sembako yang mereka terima selama ini disebut lebih banyak berasal dari donatur pribadi dan relawan.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan bagi warga yang berharap pemerintah hadir lebih jauh dalam memenuhi kebutuhan korban. Mereka mengaku tidak meminta kemewahan, melainkan bantuan dasar yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup.
Efriwati Panggabean, warga korban bencana lainnya, mengatakan bantuan yang datang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan warga. Menurutnya, korban lebih membutuhkan beras, air bersih dan sembako dibandingkan bantuan yang tidak menjadi kebutuhan utama.
“Yang kami butuhkan sebenarnya beras, air bersih dan sembako. Kami mohon kalau ada bantuan, diberikan yang layak dan sesuai kebutuhan kami,” katanya.
Efriwati juga mengaku belum menerima sejumlah bantuan yang diharapkannya, termasuk dana jadup, dana stimulan, bantuan rumah rusak maupun bantuan hunian sementara. Ia menyebut huntara yang ditempatinya dibangun menggunakan dana pribadi masing-masing warga.
Keluhan lain datang dari warga yang mengaku rumahnya terdampak namun belum memperoleh bantuan kerusakan rumah. Warga mengatakan mereka telah mengikuti proses pendataan, tetapi bantuan yang ditunggu hingga kini belum diterima.
Persoalan pendataan juga menjadi sorotan. Ada warga yang mengaku telah mendaftarkan kerusakan rumah, namun ketika dicek kembali, data tersebut disebut tidak ditemukan di kantor kelurahan. Kondisi ini membuat warga mempertanyakan kejelasan mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan.
Warga juga meminta agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan benar-benar berdasarkan tingkat kerusakan serta kondisi korban di lapangan. Mereka mempertanyakan mengapa masih ada korban yang mengaku mengalami kerusakan tetapi belum menerima bantuan, sementara menurut pengakuan warga terdapat pihak lain yang dinilai tidak terdampak parah namun sudah menerima bantuan.
Kekecewaan warga pun bermuara pada satu harapan: kedatangan Wakil Presiden harus membawa perubahan nyata. Mereka tidak ingin persoalan kembali berhenti pada pendataan, janji, atau penyampaian laporan tanpa penyelesaian di lapangan.
Warga berharap Wakil Presiden melihat langsung kondisi huntara, rumah-rumah yang terdampak, tanggul sungai dan saluran air di sekitar permukiman. Mereka meminta persoalan tersebut tidak hanya dijelaskan melalui laporan pemerintah daerah, tetapi juga dikonfirmasi langsung kepada korban.
Bagi warga Hutanabolon, perbaikan tanggul bukan lagi sekadar pembangunan infrastruktur. Tanggul merupakan benteng terakhir yang mereka harapkan dapat melindungi rumah dan keluarga dari ancaman banjir berikutnya.
Karena itu, warga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret: memperbaiki tanggul, mengeruk saluran sungai dan parit, memastikan pendataan korban dilakukan secara akurat, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada warga yang memenuhi kriteria penerima.
Kini, kunjungan Wakil Presiden menjadi momentum yang dinanti warga. Mereka berharap setelah rombongan pemerintah meninggalkan Hutanabolon, bukan hanya dokumentasi yang tersisa, tetapi juga ada kepastian kapan bantuan diterima, kapan tanggul diperbaiki, dan kapan mereka dapat kembali hidup dengan aman.
Warga menegaskan, mereka tidak membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan bukti bahwa negara hadir. Sebab bagi korban bencana yang masih hidup dalam ketakutan setiap kali hujan turun, kunjungan pejabat tidak akan berarti banyak jika setelah kamera dimatikan, persoalan mereka kembali dilupakan.
(Hasanuddingulo)
