SLEMAN, KABARNUSA24.COM
Pengelolaan pertanahan tidak dapat dipahami semata-mata melalui aspek teknis maupun administrasi. Menurut filsuf dan pengamat sosial Rocky Gerung, persoalan tanah justru bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, politik, ekonomi, ekologi, hingga psikologi. Hal inilah yang membuat lingkup belajar Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN menjadi sangat luas dan mendalam.

Pandangan itu disampaikan Rocky Gerung dalam Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat, Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (04/09/26).

Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta ratusan Taruna/i dan jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN.

“Jadi, teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang administrasi, ilmu tentang hukum tata negara, ilmu tentang politik, ilmu tentang keamanan global, ilmu tentang ekologi, bahkan ilmu tentang kematian dan ekologi tanah. Jadi sebetulnya ini kampus yang paling lengkap,” ujar Rocky Gerung di hadapan para Taruna/i.

Ia kemudian membandingkan ruang belajar di Politeknik Agraria STPN dengan institusi pendidikan lainnya. Menurutnya, mahasiswa di institusi tertentu cenderung mendalami satu disiplin ilmu yang spesifik, sementara taruna dan taruni di STPN dituntut memahami berbagai perspektif karena objek yang dipelajari tanah bersinggungan dengan seluruh aspek kehidupan.

“Kalau Anda ada di Akmil, Anda cuma belajar tentang cara mempertahankan negara. Kalau di Fakultas Ekonomi UI, Anda hanya diajarkan tentang penawaran dan permintaan tanah. Kalau di Fakultas Teknik ITB, Anda hanya melihat struktur tanah secara geologi. Di IPB, Anda hanya diajarkan cara memupuk tanah. Tapi di sini, Anda belajar semua hal kendati kurikulumnya tidak tertulis semua, Anda otomatis harus berani mengambil risiko memahami semuanya,” tutur Rocky.

Pemahaman dasar terhadap tanah, lanjutnya, harus dimulai dari pertanyaan mendasar apa makna tanah itu sebenarnya bagi negara, masyarakat, dan pihak lainnya. “Keinginan kita untuk belajar di institut ini adalah untuk memahami makna tanah bagi negara, karena Anda akan mengurus tanah negara. Tapi yang lebih penting kapan, dengan siapa, dan oleh siapa perebutan makna itu diselesaikan?” tegasnya.

Akademisi ini menjelaskan perbedaan mendasar pemaknaan tanah antara tiga pilar utama. Bagi negara, penguasaan tanah diwujudkan dalam bentuk hukum dan peraturan. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki hubungan sakral dengan leluhur dan kehidupan yang berlangsung turun-temurun. Sedangkan bagi korporasi, tanah dapat dipandang sebagai komoditas bernilai ekonomi.

Perubahan makna tanah juga dapat terjadi seiring perubahan kepentingan dan fungsi wilayah. Tanah yang awalnya bermakna adat dapat berubah menjadi tanah negara, lalu berubah menjadi komoditas ketika ada kepentingan pembangunan. “Jadi kita pahami: persoalan tanah ini adalah akar dari seluruh masalah yang timbul di tengah masyarakat,” ujarnya.

Rocky menegaskan bahwa persoalan pertanahan memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak dapat dihapus begitu saja. Oleh karena itu, para calon insan pertanahan perlu memiliki keberanian memahami tanah secara luas, tidak berhenti pada aspek teknis semata.

“Kita sering menghindari pertanyaan sulit, menganggap kesalahan bisa dimaafkan. Tapi kesalahan dalam mengelola tanah tidak mungkin dimaafkan dampaknya permanen, mewarisi ke generasi berikutnya,” pungkasnya.

Kuliah umum ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN.

Melalui dialog ini, diharapkan lahir insan pertanahan yang tidak hanya menguasai teknis, tetapi juga memahami makna dan tanggung jawab besar di balik setiap jengkal tanah yang dikelola.(Rizky Tile)