TAPTENG –Kabarnusa24.com)Proyek pemasangan besi penahan bantaran sungai pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menuai sorotan tajam. Pekerjaan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan masyarakat dari ancaman banjir dan bencana susulan justru diduga mengabaikan standar teknis konstruksi. Temuan besi dalam kondisi berkarat yang tetap dipancang ke bantaran sungai memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas material, pengawasan, serta tanggung jawab pihak pelaksana proyek.
Presideum Generasi Muda Hutagalung, Robert Hutagalung, secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, segera turun tangan dan menghentikan sementara pengerjaan sejumlah proyek tersebut. Menurutnya, jangan sampai pembangunan yang dibiayai menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara justru menghasilkan infrastruktur yang kualitas dan ketahanannya dipertanyakan.
Robert mengungkapkan hal tersebut setelah turun langsung melihat proses pengerjaan pemancangan besi penahan bantaran sungai, Kamis (5/11/2026). Ia mengaku prihatin melihat material besi yang diduga sudah mengalami korosi tetap dipasang tanpa terlihat adanya penanganan perlindungan antikarat yang memadai.
“Ini sangat memprihatinkan. Besi dalam kondisi berkarat langsung dipancang begitu saja. Apakah tidak ada pertimbangan teknis mengenai ketahanan material tersebut? Jangan hanya mengejar progres pekerjaan, tetapi mengabaikan kualitas dan keselamatan masyarakat,” tegas Robert.
Ia menjelaskan, penggunaan baja atau steel sheet pile untuk penahan bantaran sungai harus memperhatikan kondisi material, spesifikasi teknis, serta perlindungan terhadap korosi. Apabila dipersyaratkan dalam desain dan spesifikasi pekerjaan, material harus mendapatkan perlakuan antikorosi yang sesuai sebelum dipasang. Bukan justru membiarkan potensi persoalan sejak awal pembangunan.
Menurut Robert, kondisi geografis Tapteng dan Sibolga yang berada di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatera harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis material konstruksi. Tingginya kelembapan, paparan air, serta potensi bercampurnya air laut dengan aliran sungai akibat pasang dapat mempercepat proses korosi pada baja yang tidak memiliki perlindungan memadai.
Belum lagi ancaman banjir bandang yang membawa batu, pasir, lumpur, dan material lainnya. Gesekan serta benturan material tersebut dapat mempercepat kerusakan permukaan pelindung baja. Jika pemilihan material dan metode pemasangan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, ketahanan konstruksi tentu patut dipertanyakan.
“Ini bukan sekadar persoalan besi berkarat atau tidak. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai hari ini proyek terlihat selesai, tetapi beberapa waktu kemudian konstruksinya justru mengalami kerusakan. Kalau sampai gagal, siapa yang bertanggung jawab? Apakah masyarakat kembali harus menanggung akibatnya?” sentilnya.
Robert menilai, penggunaan material dengan perlindungan antikorosi yang memadai, seperti Hot-Dip Galvanized (HDG), perlu dipertimbangkan sesuai hasil kajian dan spesifikasi teknis. Alternatif lain seperti bronjong dengan kawat berlapis galvanis maupun turap beton juga dapat digunakan berdasarkan karakteristik sungai dan hasil perencanaan teknis. Menurutnya, pemilihan material tidak boleh dilakukan asal murah tanpa memperhitungkan umur layanan konstruksi.
Ia juga mengingatkan bahwa penghematan anggaran pada tahap awal tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kualitas. Sebab, material yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan berpotensi menimbulkan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Apalagi, pekerjaan penahan bantaran sungai memiliki fungsi vital dalam melindungi kawasan permukiman dan keselamatan warga.
“Jangan sampai anggaran proyek besar, tetapi kualitas pekerjaannya justru dipertanyakan. Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Maka hasil pekerjaannya juga harus benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan kepada rakyat, bukan sekadar menghasilkan bangunan yang terlihat bagus di atas kertas,” ujarnya.
Sebagai masyarakat Tapteng sekaligus korban banjir yang merasakan langsung dampak bencana tahun 2025 lalu, Robert menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Pemerintah harus belajar dari penderitaan masyarakat dan memastikan setiap pembangunan dilakukan berdasarkan penelitian, perencanaan matang, serta pengawasan ketat.
Ia mendesak Bobby Nasution tidak hanya menerima laporan administratif dari instansi terkait, tetapi juga memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan harus mencakup kualitas material, kesesuaian spesifikasi kontrak, metode pemancangan, perlindungan antikorosi, hingga pengawasan pelaksanaan proyek.
Robert juga meminta agar dilakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap proyek-proyek yang disorot. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi atau pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, pihak terkait harus segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan pun harus disampaikan secara transparan agar masyarakat tidak dibiarkan bertanya-tanya mengenai kualitas proyek yang menggunakan uang negara tersebut.
“Pak Gubernur Bobby Nasution, jangan tunggu besi keropos, jangan tunggu bantaran sungai runtuh, dan jangan tunggu masyarakat kembali menjadi korban baru pemerintah sibuk bertindak. Hentikan sementara pekerjaan yang diduga bermasalah, periksa secara teknis, dan pastikan semuanya sesuai standar sebelum dilanjutkan,” desak Robert.
Ia menegaskan, masyarakat Tapteng dan Sibolga tidak membutuhkan proyek yang hanya mengejar penyelesaian fisik dan menghabiskan anggaran. Masyarakat membutuhkan infrastruktur yang kokoh, aman, dan mampu bertahan menghadapi ancaman alam. “Jangan jadikan penderitaan korban bencana sebagai alasan untuk membangun proyek yang kualitasnya dipertanyakan. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas dalam laporan pekerjaan. APBD adalah uang rakyat, dan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek yang dibangun atas nama pemulihan pascabencana justru menjadi bom waktu bagi masyarakat Tapteng dan Sibolga,” tutup Robert Hutagalung.
(Hasanuddingulo)
