DEPOK, KABARNUSA24.COM
Pengelolaan aset daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, sebuah layar videotron berukuran raksasa yang berdiri kokoh tepat di halaman kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW) Wilayah Kota Depok II Cinere – Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jawa Barat, sudah sekitar 5 bulan dalam kondisi tidak berfungsi sama sekali.
Berdasarkan pantauan langsung wartawan di lokasi pada Rabu (11/11/2026), fasilitas media informasi publik tersebut tampak layar LED-nya tak berfungsi normal. Tidak ada satupun tayangan sosialisasi pajak kendaraan bermotor, imbauan layanan publik, maupun informasi program pemerintah daerah yang muncul di papan reklame digital yang menghadap langsung ke area gerbang utama dan jalan raya tersebut.
Padahal, jika merujuk pada pos anggaran rutin instansi pemerintahan, setiap aset elektronik maupun infrastruktur gedung negara dipastikan memiliki alokasi dana pemeliharaan (maintenance) yang bersumber dari APBD setiap tahunnya.
Fakta bahwa fasilitas publik itu dibiarkan mangkrak hingga berbulan-bulan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat wajib pajak mengenai ke mana larinya anggaran pemeliharaan tersebut.
Ironisnya, keberadaan videotron ini berada di titik yang sangat strategis, tepatnya di area parkir halaman kantor Samsat Cinere yang setiap harinya dipadati ratusan wajib pajak dari berbagai penjuru Kota Depok.
Selain untuk mengedukasi masyarakat soal kepatuhan pajak, layar besar di pinggir pagar besi kantor tersebut seharusnya menjadi wajah modernisasi pelayanan publik di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hal tersebut ditanggapi seorang pengamat kebijakan publik dan hukum mengaku heran dengan pembiaran aset bernilai ratusan juta rupiah tersebut.
Pasalnya, Videotron berfungsi sebagai sarana informasi yang interaktif, tiang penyangga dan layar videotron itu kini hanya berdiri sebagai pajangan mati yang merusak estetika lingkungan perkantoran.
Pengamat kebijakan publik dan hukum Ferdian Bolon menilai fenomena mangkraknya fasilitas digital di kantor-kantor layanan pajak seperti Samsat Cinere mencerminkan lemahnya pengawasan dan buruknya manajemen pemeliharaan aset daerah.
Pemerintah Kota Depok dinilai hanya bersemangat saat melakukan pengadaan proyek fisik baru, namun sangat abai ketika menyangkut perawatan berkelanjutan agar aset tetap prima melayani masyarakat.
Wartawan berusaha menghubungi Pejabat Bappenda Kota Depok II Cinere untuk meminta penjelasan terkait penyebab kerusakan, tahap perbaikan, dan realisasi anggaran pemeliharaan videotron tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi kepada awak media.
Redaksi membuka ruang klarifikasi hak jawab bagi pihak Bappenda Kota Depok terkait persoalan ini.(Rizky Tile)
