DEPOK, KABARNUSA24.COM
Wacana Pemerintah Kota Depok mengajukan pinjaman daerah khususnya untuk proyek pelebaran jalan di Sawangan justru di saat data resmi sistem pengadaan pemerintah (Sirup LKPP) menunjukkan adanya pengeluaran miliaran rupiah dengan pola yang berulang dan patut dipertanyakan di tiga dinas penting.
Hal ini memicu sorotan dari pengamat kebijakan publik Ley Bolon yang mempertanyakan urgensi berutang jika di dalam APBD sendiri masih ditemukan potensi penghematan yang sangat besar, serta belanja yang belum jelas efisiensinya.
Berdasarkan data resmi sistem pengadaan pemerintah (Sirup LKPP) tahun 2026 memperlihatkan pengeluaran anggaran yang sangat besar dan pola belanja yang berulang di tiga dinas utama Pemerintah Kota Depok, Dinas PUPR melalui UPT Dinas Peralatan dan Perbengkelan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah ini justru muncul di tengah wacana pinjaman daerah, sehingga memicu sorotan Publik dan pengamat kebijakan publik yang mempertanyakan efisiensi, transparansi, dan keterkaitannya dengan kinerja nyata di lapangan.
Pengamat kebijakan publik Ley Bolon menilai hal ini sangat ironis dan meminta penjelasan terbuka kepada publik. Di lingkungan UPT Dinas Peralatan dan Perbengkelan PUPR, Bahan Bakar dan Pelumas tercatat dua kali pengadaan senilai Rp714.086.000 pada Mei dan September 2026, ditambah Rp140.000.000 pada Maret total Rp1,56 miliar.
Suku cadang excavator dilakukan empat kali pengadaan langsung pada Juni 2026, masing-masing Rp191.675.000, total Rp766,7 juta. Pola yang nilainya sama dan berulang memicu dugaan pengadaan yang dipecah-pecah.
Sementara itu, DLHK Kota Depok mencatat belanja BBM dan pelumas mencapai Rp15,6 miliar dua pos besar senilai Rp10,6 miliar dan Rp1,9 miliar dengan metode Dikecualikan, ditambah empat kali pengadaan triwulanan masing-masing Rp281,375 juta.
Selain itu, tercatat belanja sewa toilet portable Rp312 juta, bak fiber RW Rp192,5 juta, perjalanan dinas Rp225,3 juta, 540 buah sapu lidi Rp25 juta, serta pakan hewan (ayam, burung, kura-kura, ikan) Rp42 juta yang juga patut dipertanyakan peruntukannya.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga mencatat pengeluaran besar. BBM dan pelumas enam posisi terpisah, semuanya Dikecualikan, total Rp1,08 miliar.
Pemeliharaan mobil tangga dilakukan dua kali masing-masing Rp225 juta, sedangkan pemeliharaan mobil pemadam berjalan setiap bulan dengan nilai hampir seragam Rp102 juta per bulan selama setahun penuh total pemeliharaan kendaraan mencapai Rp1,77 miliar.
Padahal yang terlihat di publik hanyalah evakuasi ular, melepaskan jari anak yang terjepit di spion motor, dan edukasi ke TK/PAUD.
Pengamat Kebijakan Publik Ley Bolon menyebutkan bahwa angka-angka tersebut sangat memprihatinkan dan memerlukan penjelasan mendesak. “Jika digabung, ketiga dinas ini saja menghabiskan lebih dari Rp21 miliar dalam setahun. Di saat yang sama, Pemkot Depok berencana meminjam uang daerah. Di mana letak kesulitannya? Apakah memang butuh uang, atau justru tidak mampu mengelola yang sudah ada?” Ujarnya dalam keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (12/09/26).
Pengamat Ley Bolon menyoroti pola pengadaan yang berulang dan metode yang kurang transparan. “BBM dibeli berkali-kali dengan nilai yang hampir sama, suku cadang dipecah jadi empat kali, banyak yang Dikecualikan dan Pengadaan Langsung. Mengapa tidak dilebur jadi satu tender terbuka agar harganya lebih murah dan diawasi publik? Jika dipecah-pecah, risiko ketidakwajaran harga sangat besar,” Ujarnya.
Kewajaran harga juga dipertanyakan. “Rp312 juta untuk sewa toilet portable, berapa unit dan berapa lama? Rp25 juta untuk 540 sapu lidi, berarti satu sapu lidi hampir Rp46.000, jauh di atas harga pasar. Pakan hewan untuk ayam, burung, kura-kura, ikan, untuk apa dan di mana hewan itu dipelihara dengan APBD? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Pengamat Ley Bolon juga pertanyakan Kinerja Damkar jika tidak ada terjadinya musibah kebakaran, apa yang dikerjakan selama masuk ke kantor. “Dengan anggaran hampir Rp3 miliar untuk BBM dan perawatan kendaraan, yang terlihat hanya evakuasi ular dan edukasi TK. Itu penting, tapi apakah cukup untuk anggaran sebesar itu? Bagaimana kesiapan menghadapi kebakaran besar? Apakah mobil selalu rusak sehingga harus diperbaiki tiap bulan Rp102 juta? Jika ya, itu kerugian berulang yang harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Konfirmasi Wartawan belum ada tanggapan resmi dari Pemkot Depok terkait data dan pertanyaan-pertanyaan tersebut.(Rizky Tile)
