SURABAYA, KABARNUSA24.COM
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 87,34 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS).

Angka tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan untuk tahun 2029 sebesar 87 persen.
Capaian ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Penetapan LP2B yang berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (11/09/26).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memerintahkan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti capaian tersebut dengan mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota.

Langkah ini penting agar perlindungan lahan pertanian memiliki kepastian hukum dan tidak sekadar menjadi penetapan administratif. “Usulan yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah maupun Bupati/Wali Kota, segera ditindaklanjuti dan dimasukkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW provinsi maupun RTRW kabupaten/kota,” tegas Menteri Nusron saat memimpin rapat tersebut.

Menurut Menteri Nusron, integrasi LP2B ke dalam RTRW adalah kunci agar perlindungan lahan pertanian berkelanjutan benar-benar berdaya guna dan tidak mudah berubah fungsi.

Hal ini semakin terbuka peluangnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan revisi RTRW.

Secara nasional, capaian penetapan LP2B saat ini telah mencapai 87,60 persen melampaui target minimal 87 persen dari LBS yang ditetapkan dalam RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dengan capaian Jawa Timur, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan target KPI nasional jauh sebelum tahun 2029.

“Saya berterima kasih dan apresiasi sekali kepada Jawa Timur. Belum tahun 2029, usulannya sudah mencapai angka 87,34 persen. Jadi, dengan bantuan ini, kami (ATR/BPN) bersyukur sekali sudah menyelesaikan pekerjaan KPI secara nasional. Harusnya pekerjaan selesai tahun 2029, sudah selesai di bulan September 2026,” ungkap Menteri Nusron.

Untuk mempercepat pemenuhan target di seluruh wilayah, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang memungkinkan penghitungan capaian dilakukan secara agregat di tingkat provinsi.

Kebijakan ini memudahkan daerah yang memiliki keterbatasan lahan sawah namun tetap berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Kementerian ATR/BPN menegaskan kesiapannya memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan maupun revisi RTRW.

Dukungan ini diberikan agar penetapan LP2B dapat segera terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang sekaligus menyelaraskan periode perencanaan antara tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“RTRW itu menjadi panglima dalam pembangunan. Kompas atas pembangunan ini adalah rencana tata ruang dan wilayah,” tutur Menteri Nusron menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan ruang.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyambut baik capaian tersebut dan menyampaikan bahwa angka 87,34 persen merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dari capaian tersebut, 18 kabupaten/kota telah memenuhi target 87 persen melalui LP2B murni, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya mencapai target dengan memanfaatkan faktor penambah.

Terdapat pula sembilan kota yang memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi target karena karakteristik wilayah perkotaan yang padat.

“Kami juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua, para Bupati dan Wali Kota yang telah bekerja sama. Alhamdulillah, dengan kerja sama ini kita bisa memenuhi target,” ujar Emil Dardak.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhi Karyono, serta para kepala daerah se-Jawa Timur.(Rizky Tile)