JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Tingginya frekuensi kejadian bencana di sepanjang tahun 2026 menjadi pengingat mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan wilayah yang berbasis risiko.

Menjelang peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana”.

Hingga tanggal 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar, yaitu 94,27 persen, merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem, sedangkan sisanya sebesar 5,73 persen adalah bencana geologi.

Bencana terbanyak didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca buruk yang berulang di sejumlah daerah.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyatakan bahwa kondisi tersebut menegaskan pentingnya memasukkan analisis risiko sejak tahap awal perencanaan pembangunan.

“Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujarnya saat pembukaan talkshow di Jakarta, Selasa (10/11/26).

Menurut Sekjen ATR/BPN, penataan ruang tidak boleh hanya berfokus pada ketersediaan lahan untuk pembangunan semata. Perencanaan wilayah juga harus berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak justru meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bahaya bencana di masa mendatang.

Langkah ini telah didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Aturan tersebut mewajibkan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk memperhitungkan daya dukung lingkungan dan mitigasi risiko bencana. RTR juga menjadi acuan untuk rekonstruksi wilayah pasca‑bencana.

Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ia juga menyampaikan perubahan penting dari PP terbaru, di mana penyesuaian tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial tanpa menunggu sikap lima tahunan seperti sebelumnya.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus.

Dalam kesempatan tersebut, pesan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan.

Ia menegaskan bahwa tata ruang menjadi dasar penentuan lokasi aman, jalur evakuasi, hingga tempat pengungsian saat bencana melanda.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik.

Talkshow ini dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Kementerian ATR/BPN berharap momentum Hari Tata Ruang Nasional dapat mendorong kolaborasi luas untuk mewujudkan perencanaan wilayah yang aman, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, serta berkelanjutan untuk generasi mendatang.(Rizky Tile)