JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan dua rekomendasi strategis guna memperkuat pencegahan dan penanganan kejahatan di bidang pertanahan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Pertama, penyelenggaraan rapat koordinasi akan dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten/kota, dengan melibatkan langsung kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di masing-masing wilayah. Kedua, kejahatan alih fungsi lahan akan dimasukkan sebagai salah satu fokus utama pembahasan dalam setiap agenda rapat koordinasi tersebut.

“Poin pertama, Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Poin kedua, kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan ke dalam agenda, supaya penanganan tidak hanya berhenti pada aspek kepemilikan tanah, tetapi juga menyentuh aspek penggunaannya. Jika ini kita lakukan, saya yakin akan berdampak dan menimbulkan efek jera,” ujar Menteri Nusron.

Rakor berjenjang dinilai penting karena pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu. Perangkat desa memiliki peran strategis sebagai pihak yang paling memahami sejarah dan kondisi riil tanah di masyarakat, termasuk penerbitan dokumen dan surat keterangan yang menjadi awal dari banyak persoalan pertanahan.

“Yang paling paham tentang kejadian di lokasi adalah tetua dan warga lokal di situ. Mereka yang tahu sejarah dan duduk perkaranya. Oleh karena itu, edukasi administrasi pertanahan harus diberikan kepada perangkat desa, melibatkan Kantor Pertanahan serta aparat penegak hukum setempat dalam satu pertemuan,” jelasnya.

Artinya, sebelum rapat di tingkat pusat berlangsung, Kantor Pertanahan kabupaten/kota menyelenggarakan rapat di wilayahnya masing-masing, mengundang kepala desa, Kajari, Kapolres, dan pemda setempat. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa dan pelanggaran sejak dini, sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Sementara itu, fokus pada alih fungsi lahan didasari fakta bahwa saat ini terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai perizinan dan peraturan tata ruang, dialihfungsikan secara sepihak dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lain. Tanpa penegakan fungsi lahan, penanganan pidana pertanahan dinilai belum menyentuh akar persoalan.

“Jika aspek penggunaan tanah tidak dibahas, tidak akan ada efek jera. Lama-lama sawah kita habis. Jika pangan kita tergantung impor, maka kemandirian dan nasib bangsa digantungkan pada negara lain. Ini yang ingin kita cegah bersama,” tegas Menteri Nusron.

Di akhir acara, Menteri Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan target operasi tindak pidana pertanahan. Ia mengingatkan seluruh jajaran dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi hingga ke level terendah, agar pencegahan berjalan optimal dari hulu hingga hilir.(Rizky Tile)