JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara langsung menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan tanda kehormatan kepada perwakilan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi. Penghargaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan kontribusi lintas lembaga.

“Terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Bapak/Ibu, khususnya dari kepolisian dan kejaksaan tinggi, serta para Kapolda yang selama ini telah bahu-membahu sehingga target operasi kita dapat tercapai bersama. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berjalan efektif, karena penanganan pidana pertanahan tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu lembaga saja,” ujar Menteri Nusron.

Pada kesempatan tersebut, pin dukungan pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol. Henry Yulianto, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan.

Selain itu, sebanyak 75 penerima dari 25 provinsi juga menerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan Tindak Pidana Pertanahan. Para penerima terdiri dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah BPN yang dinilai berprestasi dalam menjalankan tugas pencegahan maupun penindakan.

Ke-25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Menteri Nusron menegaskan, ke depannya penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh melemah, justru harus semakin diperkuat melalui keterlibatan aktif seluruh pihak terkait. Koordinasi antarlembaga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, sehingga persoalan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat sejak tahap awal.

“Kami pesankan agar intensitas kerja sama ini terus ditingkatkan. Sinergi dan kolaborasi tidak boleh hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi harus turun hingga ke tingkat bawah, agar kita dapat melakukan pencegahan sejak dini secara lebih menyeluruh,” pesan Menteri Nusron.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung; serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran kedua lembaga penegak hukum ini menegaskan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban hukum di bidang pertanahan.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi seluruh jajaran bahwa perlindungan hak atas tanah dan penegakan hukum pertanahan memerlukan kerja sama yang kuat, berkelanjutan, dan terpadu antar seluruh pemangku kepentingan.(Rizky Tile)