Indramayu, kabarnusa24.com
Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SDN 1 Tenajar Kidul, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan pekerjaan tersebut melibatkan pihak ketiga atau diborongkan kepada pelaksana dari luar daerah.
Berdasarkan informasi dari salah satu pihak sekolah, sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut disebut berasal dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, keterlibatan tenaga kerja lokal dari lingkungan sekitar sekolah dikabarkan hanya sedikit.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan program revitalisasi, khususnya terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran bantuan pemerintah.
Selain persoalan tenaga kerja, masalah limbah material proyek juga menjadi perhatian. Menurut keterangan pihak sekolah, limbah material yang sebelumnya menjadi persoalan disebut sudah ada yang mengangkut.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Adapun nilai bantuan yang tercantum mencapai Rp1.260.655.061, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam papan proyek disebutkan pelaksana kegiatan adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender, terhitung mulai 4 Agustus 2026 hingga 4 Januari 2027.
Sementara itu, Kepala UPTD SDN 1 Tenajar Kidul, Bagyo, belum berhasil dimintai keterangan. Saat hendak dikonfirmasi, yang bersangkutan disebut sedang menjalankan tugas dinas luar di Bandung.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan langsung dari kepala sekolah maupun pihak terkait mengenai dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
kabarnusa24.com tetap membuka ruang klarifikasi kepada kepala sekolah, panitia pembangunan, maupun pihak pelaksana guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang.
Publik berharap pelaksanaan proyek yang bersumber dari anggaran negara tersebut berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.