Indramayu, kabarnusa24.com Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SD Negeri Larangan Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga dikerjakan dengan melibatkan pihak ketiga atau diborongkan kepada pelaksana lain.
Berdasarkan informasi dari sejumlah warga sekitar, pelaksanaan proyek tersebut disebut tidak melibatkan tenaga kerja dari lingkungan setempat. Warga menyebut pekerjaan justru dipercayakan kepada pihak pemborong yang berasal dari Desa Tambi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pola pelaksanaan proyek revitalisasi, khususnya mengenai keterlibatan warga lokal dalam kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah mereka.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar.
Dalam papan informasi itu tercantum UPTD SD Negeri Larangan Jambe sebagai penerima bantuan, dengan pelaksana P2SP. Waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 7 Agustus hingga 31 Desember 2026.
Adapun nilai bantuan yang tercantum mencapai Rp1.488.610.071, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, saat dilakukan upaya konfirmasi ke sekolah, Kepala UPTD SD Negeri Larangan Jambe, Nasikin, tidak berada di tempat ketika wartawan mendatangi ruang kerjanya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah terkait dugaan pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek tersebut maupun alasan tidak dilibatkannya tenaga kerja lokal.
kabarnusa24.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi kepala sekolah, panitia pembangunan, maupun pihak terkait agar informasi mengenai pelaksanaan program revitalisasi tersebut dapat disampaikan secara berimbang dan transparan.