JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam urusan pertanahan menjadi fokus utama penguatan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2026. Inspektorat Jenderal ATR/BPN menegaskan perlunya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif untuk menjamin tata kelola yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang‑undangan.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN Wahyu Widada dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12‑11‑2026) di Jakarta.
Menurut Wahyu Widada, pola pengawasan berbasis risiko merupakan langkah awal untuk mengubah budaya kerja di lingkungan kementerian. Dengan mengenali titik‑titik rawan penyimpangan sejak dini, setiap unit kerja dapat mengantisipasi persoalan sebelum merugikan kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN provinsi dan unit pusat untuk menjaga integritas dalam setiap tugas pelayanan pertanahan. Ia menegaskan tidak boleh ada celah bagi praktik percaloan, penyalahgunaan wewenang, atau intervensi yang melanggar aturan.
Penguatan sistem pengawasan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang selama ini sering menjadi keluhan masyarakat terkait sengketa tanah dan proses sertifikasi. Diharapkan, petugas di lapangan dapat bekerja lebih profesional dan terbuka.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada seluruh peserta rapat.
Dengan penerapan pengawasan berbasis risiko dan peningkatan integritas aparatur, Kementerian ATR/BPN berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan nasional. (Rizky Tile)
