Nasional

PPKLI Kota Depok Desak Satpol PP Penegakan Aturan Tanpa Tebang Pilih, Penertiban PKL Harus Berlaku Sama untuk Semua Pelanggar GSS

3
×

PPKLI Kota Depok Desak Satpol PP Penegakan Aturan Tanpa Tebang Pilih, Penertiban PKL Harus Berlaku Sama untuk Semua Pelanggar GSS

Sebarkan artikel ini
PPKLI Kota Depok Desak Satpol PP Penegakan Aturan Tanpa Tebang Pilih, Penertiban PKL Harus Berlaku Sama untuk Semua Pelanggar GSS
Dok/Ist

DEPOK, KABARNUSA24.COM
Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Kota Depok menyuarakan desakan agar Pemerintah Kota Depok menerapkan penegakan aturan secara adil, konsisten, dan tanpa tebang‑pilih terhadap seluruh pelaku usaha maupun pemilik bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan dan Garis Sempadan Sungai (GSS).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada awak media, PPKLI menegaskan bahwa upaya penertiban tidak boleh hanya menyasar pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat berpenghasilan kecil.

Sebaliknya, bangunan permanen seperti gedung, rumah toko, jembatan, dan bangunan usaha lain yang diduga melanggar aturan juga harus diperiksa dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut pernyataan tersebut, pemerintah wajib membuktikan bahwa peraturan berlaku sama bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan skala usaha maupun kekuatan ekonomi pemilik bangunan yang ada di wilayah Kota Depok.

Ketua PPKLI Kota Depok bersama sejumlah elemen masyarakat dan kelompok kontrol sosial mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan dan aktivitas usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun melanggar batas Garis Sempadan Sungai.

Mereka menilai, penegakan aturan harus didasari hukum yang berlaku, bukan semata‑mata dipilih berdasarkan kemudahan dalam menertibkan kelompok masyarakat tertentu yang dianggap lebih lemah posisinya.

“Jangan sampai pemerintah terlihat tegas terhadap pedagang kecil, tetapi tidak menunjukkan ketegasan yang sama terhadap bangunan permanen atau pelaku usaha lainnya yang juga diduga melakukan pelanggaran. Keadilan dalam penegakan aturan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat,” demikian sikap resmi PPKLI Kota Depok.

PPKLI juga menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghalangi upaya penegakan peraturan daerah. Namun, setiap kebijakan penertiban harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

Terkait rencana penertiban pedagang kaki lima yang akan dilaksanakan, PPKLI Kota Depok menyoroti lima persoalan mendasar yang diminta untuk dijelaskan secara terbuka oleh jajaran Pemerintah Kota Depok.

Pertama, terkait status Jalan Raya Bogor yang merupakan jalan nasional, PPKLI mempertanyakan batas kewenangan Pemkot Depok dalam melakukan penertiban di kawasan tersebut serta apakah telah ada koordinasi dan persetujuan instansi pusat berwenang.

Kedua, soal kepastian relokasi pedagang kaki lima. Organisasi ini meminta pemerintah menetapkan lokasi relokasi yang jelas beserta fasilitas penunjangnya, agar para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian utama mereka.

Ketiga, terkait tujuan dan perencanaan penertiban. PPKLI meminta pemerintah membuka dokumen perencanaan, dasar kebijakan, serta rencana peruntukan kawasan setelah kegiatan penertiban dilaksanakan.

Keempat, mengenai kesetaraan penegakan aturan; apakah gedung, ruko, jembatan, dan bangunan usaha lain yang terbukti melanggar perizinan dan Garis Sempadan Sungai akan mendapatkan perlakuan dan tindakan yang sama dengan pedagang kaki lima.

Kelima, perlindungan terhadap pelaku UMKM. PPKLI menilai pedagang kaki lima merupakan bagian penting usaha mikro yang menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga kebijakan penertiban harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi agenda pemerintah pusat.

PPKLI bersama elemen masyarakat menyatakan akan mempertimbangkan langkah aksi demonstrasi apabila tuntutan keadilan, keterbukaan informasi, dan kepastian relokasi tidak mendapatkan respons serta penjelasan yang memadai dari Pemerintah Kota Depok. Aksi tersebut nantinya akan disusun sebagai sarana aspirasi dan kontrol sosial terhadap kebijakan penataan kota.

Organisasi ini menambahkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan melalui kegiatan penertiban. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mampu memberikan solusi, menjamin kepastian hukum, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif.

Persoalan penertiban ini pun menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Depok dalam membuktikan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel di mata masyarakat. Jika penertiban memang bertujuan menegakkan aturan dan menata kota, maka seluruh objek yang terbukti melanggar harus ditangani berdasarkan standar hukum yang sama.

Pada akhirnya, penataan kota seharusnya tidak mempertentangkan kepentingan ketertiban umum dengan keberlangsungan ekonomi rakyat. Keduanya harus berjalan beriringan melalui kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat, perencanaan matang, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Hingga berita ini dimuat, Pemerintah Kota Depok masih diharapkan memberikan penjelasan dan tanggapan resmi atas sejumlah tuntutan serta pertanyaan yang telah disampaikan PPKLI Kota Depok.(Rizky Tile)

Penulis