MEDAN, KABARNUSA24.COM — Keberanian manajemen Imperium Lounge & KTV (eks D’Red KTV & Club) beroperasi secara ilegal di Jalan Gagak Hitam (Ringroad) menjadi bukti nyata betapa bobroknya penegakan hukum di Kota Medan. Bagaimana mungkin, sebuah tempat hiburan malam (THM) yang memiliki rekam jejak kelam digerebek Ditresnarkoba Polda Sumut terkait jaringan narkoba, kini bisa dengan bebas membuka usahanya kembali hanya dengan bermodalkan ganti “kulit” atau rebranding.
Sikap keras kepala dan nekat yang ditunjukkan oleh pengusaha Imperium Lounge ini memicu kecaman luar biasa. Mereka secara terang-terangan melecehkan wibawa Pemerintah Kota Medan dengan tetap mengundang keramaian dan meraup keuntungan besar, meskipun Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin operasional di lokasi tersebut.
Praktek ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pembangkangan hukum yang disengaja. Pengusaha nakal ini dinilai sengaja memanfaatkan celah untuk “memutihkan” dosa masa lalu tempat tersebut tanpa memedulikan dampak sosial dan keselamatan masyarakat sekitar.
Aparat Penegak Hukum (APH) Melempem dan Terkesan “Main Mata”
Kritik paling tajam justru mengarah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi penegak perda seperti Satpol PP, Dinas PTSP, dan Dinas Pariwisata Kota Medan. Pembiaran ini memicu spekulasi liar dan mosi tidak percaya dari masyarakat. Publik mempertanyakan mengapa aparat begitu lambat, mandul, dan terkesan menutup mata terhadap THM ilegal skala besar, sementara sangat responsif jika menindak pedagang kecil.
“Ini jelas sebuah tamparan keras. Bagaimana mungkin THM ilegal yang mengabaikan prosedur hukum dibarkan melenggang bebas? Jangan sampai ada kesan pembiaran atau ‘main mata’ di balik meja antara oknum aparat dengan pemilik modal usaha,” ungkap salah satu anggota DPRD Kota Medan dengan nada berang.
Menanti Penggerebekan Narkoba Jilid Dua
Pembiaran terhadap Imperium Lounge yang beroperasi tanpa pengawasan ketat pemerintah ini dinilai sama saja dengan menggelar karpet merah bagi kembalinya sarang peredaran narkotika. Warga sekitar kini dicekam rasa was-was dan trauma sosial, khawatir lingkungan mereka kembali menjadi zona rawan kriminalitas dan merusak moral generasi muda.
Masyarakat dan legislatif kini menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji manis pemeriksaan dokumen di atas kertas. Jika Pemko Medan dan Kepolisian tidak segera melakukan penyegelan permanen dan penutupan paksa, maka wibawa hukum di Kota Medan dipastikan runtuh di tangan para pengusaha serakah dan aparat yang melempem. (HR/Tim)
