DaerahPolitik

APIB Demo di Pendopo Indramayu, Desak Dugaan Ijon Proyek Diusut Tuntas: Doakan Pihak yang Terlibat Segera Ditangkap

7
×

APIB Demo di Pendopo Indramayu, Desak Dugaan Ijon Proyek Diusut Tuntas: Doakan Pihak yang Terlibat Segera Ditangkap

Sebarkan artikel ini
APIB Demo di Pendopo Indramayu, Desak Dugaan Ijon Proyek Diusut Tuntas: Doakan Pihak yang Terlibat Segera Ditangkap

 

Indramayu, kabarnusa24.com

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Massa juga meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, melakukan pembenahan birokrasi pemerintahan serta memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai dugaan praktik transaksional dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai kritik disampaikan melalui orasi dan spanduk yang dibawa peserta aksi. Sejumlah tulisan yang terpampang di antaranya, “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu—Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” dan “Ganteng-ganteng Korupsi”.

Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus tuntutan agar persoalan dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan ditangani secara serius.

Nasrudi menegaskan, massa menginginkan Bupati Lucky Hakim menemui peserta aksi secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.

Menurutnya, peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena berharap aspirasi mereka didengar langsung oleh kepala daerah.

Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, sempat menemui massa. Namun, peserta aksi menolak apabila aspirasi hanya diterima melalui perwakilan. Mereka tetap meminta adanya pertemuan langsung dengan Bupati.

Karena tuntutan pertemuan belum terpenuhi, APIB menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Dalam rangkaian demonstrasi tersebut, peserta juga menggelar doa bersama. Mereka berharap dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut secara tuntas serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Usai menggelar aksi di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan.

Setibanya di lokasi, peserta aksi diterima oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.

Perwakilan kejaksaan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Massa kemudian menyerahkan seluruh dokumen pengaduan kepada pihak kejaksaan.

Aksi demonstrasi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan yang disampaikan APIB.

Dugaan Ijon Proyek Sebelumnya Dilaporkan ke KPK

Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Praktik yang diadukan tersebut diduga berkaitan dengan permintaan sejumlah uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga antirasuah.

Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.

Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, laporan tersebut disertai sejumlah bukti pendukung, termasuk foto pertemuan dan dokumen yang diduga berkaitan dengan transaksi ijon proyek.

Sumber tersebut juga menyampaikan rencana mendatangi KPK guna mendorong tindak lanjut laporan serta meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan sesuai kewenangan lembaga antirasuah.

Nama Bupati Disebut dalam Dokumen Pengaduan

Salah satu pengaduan dugaan ijon proyek tersebut disampaikan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026).

Dalam dokumen pengaduan, pelapor berinisial HK menyebut nama seorang pejabat tinggi aktif di lingkungan Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.

Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi oleh HK.

Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Indramayu Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen tersebut diuraikan bahwa uang itu kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.

Pengaduan HK juga memuat dugaan transaksi lain yang disebut melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.

Dalam kronologi pengaduan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.

Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui seorang perantara. Selanjutnya, pada 28 Mei 2025, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.

Dokumen pengaduan tersebut juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025. Permintaan itu diduga berkaitan dengan harapan pengusaha tersebut memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Selain itu, RS disebut kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS juga disebut menjanjikan tambahan uang sebesar Rp500 juta.

Kronologi dalam dokumen tersebut turut menguraikan dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada periode Maret hingga April 2025 melalui seseorang yang disebut sebagai orang kepercayaan pejabat berinisial HL.

Draf pekerjaan itu disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

Nilai keseluruhan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen tersebut mencapai Rp7.022.566.000.

Seluruh uraian transaksi dan kronologi tersebut merupakan informasi yang tercantum dalam dokumen pengaduan dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Forum Peduli Indramayu Minta Penanganan Transparan

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut ke KPK.

Ia menilai dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum.

Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai adanya tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa.

Namun, menurut pengakuannya, ia telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut agar tidak terlibat dalam praktik semacam itu.

Masdi menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah guna mendorong tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan.

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut.

Sebelumnya, saat dihubungi Intijayakoran.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan belum memberikan respons.

Penulis