Foto : Anggota DPRD kabupaten Lumajang H. Anang Akhmad Syaifuddin
Judul :
Jalan Desa Rusak Picu Kecelakaan, Anang Akhmad Syaifuddin Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Lumajang
LUMAJANG, kabar nusa24.com.Minggu,22/11/2026 – Kerusakan jalan desa yang ditandai dengan banyaknya lubang dan kondisi permukaan jalan yang tidak layak menjadi perhatian dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat. Infrastruktur jalan yang rusak dinilai bukan sekadar menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan hingga memicu kecelakaan lalu lintas.
Persoalan tersebut disampaikan dalam kegiatan Serap Aspirasi Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung Guru, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, H. Anang Akhmad Syaifuddin, turut hadir menyerap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan desa yang mengalami kerusakan. Banyaknya jalan berlubang dan rusak disebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Masyarakat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Perbaikan maupun pembangunan jalan desa dinilai perlu segera direalisasikan agar akses transportasi masyarakat lebih aman dan nyaman.
Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta konektivitas antarwilayah. Karena itu, kondisi jalan yang rusak tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut, terlebih jika sudah berdampak terhadap keselamatan masyarakat.
Melalui forum reses tersebut, aspirasi mengenai percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat diteruskan kepada pihak terkait dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan maupun penganggaran pembangunan di Jawa Timur.
Masyarakat berharap kegiatan serap aspirasi tidak berhenti pada pencatatan usulan semata, tetapi mampu menghasilkan tindak lanjut konkret. Sebab, jalan yang layak bukan hanya kebutuhan pembangunan fisik, melainkan juga bagian penting dari upaya melindungi keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.( D.S )