Bekasi 17 October 2025-Media Kabarnusa24.com
Tokoh masyarakat Bekasi, Gunawan, yang akrab disapa Mbah Goen, menyoroti rencana Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang mendorong pemerintah kabupaten/kota menambah rekrutmen tenaga kerja, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kebersihan dan teknis lapangan.
Menurut KDM, daerah perlu memperbanyak tenaga teknis agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan merata. Namun, pandangan tersebut justru menuai kritik dari Mbah Goen yang menilai kondisi di Kabupaten Bekasi tidak sejalan dengan usulan itu.
“Dalam hal ini saya kurang sependapat dengan KDM, Gubernur Jabar,” ujar Mbah Goen kepada Media Temporatur.com, Jumat (17/10/2025).
Ia menjelaskan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Bekasi saat ini telah mencapai lebih dari 10 ribu orang. Menurutnya, kondisi tersebut sudah terlalu padat atau overload. Karena itu, kebijakan menambah pegawai baru justru akan memperberat beban keuangan daerah yang saat ini memerlukan efisiensi.
“KDM mestinya mengetahui dulu kondisi P3K di Pemkab Bekasi yang jumlahnya lebih dari 10 ribu. Itu sudah overload menurut saya. Jauh lebih baik, dengan banyaknya pegawai P3K di Pemkab Bekasi, dialihkan saja job desknya untuk cleaning service, office boy, perawatan gedung, pekerja kebersihan jalan, teknisi AC gedung pemkab, petugas parkir, dan tenaga kerja lainnya yang memang diperlukan. Gajinya bisa disetarakan seperti staf pemda. Itu bentuk optimalisasi pegawai dan anggaran daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mbah Goen menilai kebijakan penambahan pegawai baru di tengah situasi fiskal yang masih terbatas tidak realistis dan berpotensi membebani APBD Kabupaten Bekasi.
“Kalau harus merekrut orang baru seperti yang KDM maksud, itu malah menambah beban berat APBD. Sekarang ini keuangan daerah perlu efisiensi dan harus ikat pinggang erat-erat,” tegasnya.
Meski begitu, Mbah Goen menegaskan dirinya tidak menolak seluruh kebijakan KDM, selama kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Artinya, kalau kebijakan dan keputusan KDM benar dan baik buat masyarakat, ya kita apresiasi. Tapi kalau kebijakan yang akan dilakukannya kurang pas dengan kondisi real di daerah, ya jangan ikut jalan pikirannya. Harus berani tidak sejalan, karena KDM bukan malaikat, hanya manusia seperti kita,” pungkasnya.
