Indramayu, Kabarnusa24.com
Proyek senderan di Desa Pawidean, Blok H. Masduki, kecamatan Jatibarang kabupaten Indramayu Jawabarat, kini tengah menjadi sorotan masyarakat setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengerjaannya. Dari pantauan media di lapangan, material yang digunakan terlihat berupa pasir bercampur waled, yang dinilai tidak memenuhi standar untuk pembangunan senderan.
Pekerja menyebut proyek tersebut memiliki panjang sekitar 500 meter di sisi kanan dan kiri. Informasi ini turut dibenarkan oleh pengawas lapangan, Joseph. Namun pernyataan berbeda justru muncul dari admin teknik, Dendy Junawan, yang mengungkap bahwa dirinya hanya menangani pengerjaan saluran kecil di area sawah dengan nilai SPK di bawah Rp200 juta.
“Yang saluran besar itu bukan punya saya, Pak. Itu PT Sacna. Saya hanya mengerjakan selokan di sawah,” ujar Dendy ketika dikonfirmasi di lokasi.
Perbedaan data ini menimbulkan dugaan kuat adanya ketidaksinkronan informasi terkait besaran anggaran dan pembagian proyek di wilayah tersebut.
Selain ketidakterbukaan informasi, kondisi di lapangan juga memperlihatkan praktik kerja yang jauh dari standar. Pekerja tampak mengaduk material secara manual tanpa mesin molen, serta tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya:
“Kalau anggarannya besar, kenapa kualitas pasirnya seperti itu? Masa pakai waled? Pekerjanya juga nggak pakai molen. Ini jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Desa Pawidean pun turut mempertanyakan transparansi proyek.Menurut salah satu perangkat desa:
“Kami tidak pernah menerima laporan resmi terkait spesifikasi material maupun anggarannya. Warga mempertanyakan, kami pun ikut mempertanyakan. Karena senderan ini untuk kepentingan bersama, bukan proyek asal jadi,” tegasnya.
Warga juga menduga adanya upaya pengurangan biaya operasional yang bisa mengarah pada potensi korupsi, terlebih karena kualitas material dan metode pengerjaan dinilai tak sesuai standar.
Masyarakat berharap pihak BBWS, kontraktor pelaksana, dan pihak terkait lainnya segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai anggaran, spesifikasi material, dan prosedur teknis yang diterapkan. Mereka juga meminta pengawasan lebih ketat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menjadi sumber kerugian negara.
