Bondowoso –Kabarnusa24.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus Reformasi Pengurus Tahun 2025 di Kantor DPP Bondowoso, Sabtu (22/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis organisasi dalam memperkuat tata kelola serta memastikan struktur kepengurusan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Rakor yang berlangsung dalam suasana kebersamaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPP, DPC, serta anggota dari berbagai kabupaten. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah gerak organisasi ke depan.
Dalam agenda inti, peserta membahas evaluasi program tahun 2024, penyusunan roadmap 2025, serta reformasi pengurus yang dinilai perlu untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas lembaga. Penyempurnaan struktur organisasi menjadi salah satu fokus utama demi memperkuat koordinasi internal.
Ketua LSM Cakrawala Nusantara, Imam Imron, dalam sambutannya menegaskan bahwa reformasi pengurus bukan sekadar penyegaran, melainkan langkah strategis untuk memperkuat peran lembaga sebagai mitra kritis pemerintah dan pengawal aspirasi masyarakat.Ujarnya
“Rakor dan reformasi pengurus tahun ini adalah upaya kami agar organisasi tetap adaptif, transparan, dan mampu menjawab tantangan sosial di tahun 2025. Kami ingin memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya legalitas organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pendampingan di lapangan.
“LSM Cakrawala Nusantara memiliki legalitas yang jelas, terdaftar resmi di Kemenkumham. Ketika kami melangkah dan melakukan pendampingan di lapangan, kami memiliki payung hukum yang kuat,” tambah Imam Imron.
Menurutnya, LSM Cakrawala Nusantara bertekad menjadi lembaga yang semakin profesional, independen, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia berharap, kegiatan Rakor ini mampu menghadirkan energi baru bagi organisasi dalam mengawal berbagai isu sosial di tahun 2025.
Dalam Rakor tersebut, diputuskan beberapa poin penting, antara lain:
Penataan ulang struktur kepengurusan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kerja.
Penguatan program advokasi dan pemberdayaan berbasis data lapangan.
Penetapan agenda kerja strategis 2025–2026, termasuk peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga mitra.
Perencanaan kegiatan bakti sosial serta penguatan silaturahmi antaranggotav melalui agenda anjangsana.
Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan sesi foto sebagai simbol kesiapan pengurus baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
