TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTARA —Kabarnusa24.com)Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di SMA Negeri 1 Matauli Pandan menjadi sorotan setelah muncul sejumlah angka realisasi anggaran yang memerlukan pencocokan dengan dokumen pertanggungjawaban resmi. Persoalan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan dana pendidikan dan keterbukaan pihak sekolah dalam memberikan klarifikasi kepada publik.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, perhatian terhadap pengelolaan anggaran tersebut juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai kemungkinan pembayaran Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) atau iuran lainnya di tengah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai program sekolah gratis. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai penggunaan anggaran, kebijakan pembiayaan pendidikan, serta penerapan aturan yang berlaku di SMA Negeri 1 Matauli Pandan.
Pertanyaan mengenai SPP menjadi penting setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB negeri. Melalui program Bantuan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), pemerintah provinsi mendorong pembebasan biaya pendidikan tertentu bagi peserta didik sesuai cakupan program. Namun, status penerima dan waktu penerapannya di SMA Negeri 1 Matauli Pandan tetap perlu dipastikan melalui keterangan resmi.
Awak media meminta pihak sekolah menjelaskan apakah peserta didik masih dibebankan pembayaran SPP, uang komite, atau iuran lainnya. Jika pembayaran tersebut masih berlangsung, sekolah diharapkan menguraikan jenis pembayaran, dasar kebijakan, sifat pembayaran, mekanisme pengumpulan, serta peruntukan dan pertanggungjawabannya. Penjelasan ini diperlukan agar orang tua siswa tidak dibayangi ketidakpastian mengenai biaya pendidikan yang harus mereka tanggung.
Dalam persoalan tersebut, perlu dibedakan secara tegas antara sumbangan sukarela yang tidak mengikat dan pungutan yang bersifat wajib. Penyebutan suatu pembayaran sebagai sumbangan tidak serta-merta menentukan status hukumnya. Penilaiannya harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan fakta pelaksanaan di lapangan, termasuk apakah terdapat kewajiban pembayaran atau konsekuensi tertentu bagi siswa yang tidak membayar.
Sorotan berikutnya mengarah pada data Dana BOS Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan data yang diterima awak media, Tahap I mencantumkan dana sebesar Rp916.500.000, dengan realisasi Rp819.286.400. Sementara itu, Tahap II mencantumkan nominal dana sebesar Rp916.344.196, tetapi angka realisasi yang tertera mencapai Rp1.013.713.600. Perbedaan angka tersebut membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Pada Tahun Anggaran 2025, data Tahap I mencantumkan dana sebesar Rp892.500.000, dengan realisasi Rp856.002.978. Adapun Tahap II mencantumkan dana Rp892.500.000, sedangkan realisasinya tercatat Rp928.997.022. Angka-angka tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah data yang ditampilkan merupakan alokasi per tahap, akumulasi penggunaan, atau pencatatan dengan dasar perhitungan berbeda.
Perbedaan nominal antara dana yang tercantum dan realisasi yang dilaporkan menjadi alasan bagi pihak sekolah untuk memberikan penjelasan terbuka. Akan tetapi, selisih angka dalam data awal belum dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Verifikasi harus dilakukan dengan mencocokkan dokumen penerimaan, laporan realisasi, buku kas, bukti transaksi, serta laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada setiap tahun anggaran.
Selain itu, penggunaan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan perpustakaan juga perlu memperoleh penjelasan terperinci. Masyarakat berhak mengetahui bentuk kegiatan yang dilaksanakan, nilai anggarannya, dokumen pengadaan yang relevan, serta kesesuaian antara laporan administrasi dan hasil pekerjaan atau barang yang tersedia di sekolah. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam upaya memperoleh informasi berimbang, awak media mengaku telah dua kali mencoba menemui kepala sekolah untuk meminta klarifikasi langsung. Namun, menurut keterangan awak media, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena adanya kendala ketika hendak mendaftarkan kunjungan melalui petugas satuan pengamanan. Kejadian ini menjadi catatan dalam proses peliputan, meskipun alasan dan penjelasan dari pihak sekolah masih perlu dikonfirmasi.
Hingga naskah ini disusun, awak media belum memperoleh klarifikasi langsung dari kepala sekolah mengenai angka realisasi Dana BOS, rincian pemeliharaan sekolah, pengembangan perpustakaan, maupun pertanyaan tentang pembayaran SPP. Pengaturan kunjungan dan prosedur keamanan sekolah tentu perlu dihormati, tetapi mekanisme komunikasi yang jelas juga diperlukan agar permintaan konfirmasi dapat ditindaklanjuti secara profesional dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pihak sekolah dan pengelola Dana BOS diharapkan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Permintaan informasi mengenai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen terkait dapat diajukan melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan pengecualian informasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan menjelaskan status penerima program PUBG dan mekanisme pengawasan penerapannya.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi nyata, instansi berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti yang sah. Sebaliknya, apabila angka-angka tersebut muncul akibat perbedaan metode pencatatan atau akumulasi realisasi, penjelasan resmi juga perlu disampaikan secara terbuka. Hingga kini, data yang diterima awak media belum diverifikasi secara independen melalui dokumen keuangan resmi, sehingga belum ada dasar terverifikasi untuk menyimpulkan adanya penyalahgunaan Dana BOS maupun pelanggaran terkait SPP di SMA Negeri 1 Matauli Pandan.
Ada apa dengan Matauli? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang jelas, terukur, dan berbasis dokumen, bukan sekadar dugaan atau spekulasi. Transparansi Dana BOS, kejelasan penerapan program sekolah gratis, serta keterbukaan terhadap permintaan konfirmasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Awak media tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi kepala sekolah maupun instansi terkait agar seluruh persoalan dapat diberitakan secara berimbang dan dinilai berdasarkan fakta.
(Hasanuddingulo)
