Oleh : Ari Supit
Forum Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KABARNUSA24.COM || Di tengah dinamika kebijakan publik yang kerap berubah mengikuti arah kepemimpinan, muncul satu pertanyaan mendasar yang menuntut keberanian visi, yaitu apakah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) cukup diposisikan sebagai kebijakan administratif semata atau sudah saatnya diangkat menjadi amanat undang-undang?

Pertanyaan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut arah pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Gizi sebagai Fondasi, Bukan Pelengkap
Selama ini, pembangunan sering kali menempatkan pendidikan sebagai pilar utama. Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi dasar manusia itu sendiri — yakni kesehatan dan gizi.

Program MBG hadir menjawab persoalan mendasar tersebut. Ia tidak sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berkembang tanpa hambatan biologis akibat kekurangan gizi.

Dalam kerangka ini, MBG bukan program bantuan sosial biasa. Ia adalah instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia.

BGN sebagai Penggerak Sistemik

Keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa program MBG tidak berjalan sporadis, melainkan terkelola secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan.

BGN bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga simpul koordinasi lintas sektor — menghubungkan kebijakan kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Dalam konteks negara besar seperti Indonesia, pendekatan terpusat dan terstruktur ini menjadi kunci keberhasilan.

Namun, tanpa dasar hukum yang kuat, peran strategis ini rentan tereduksi oleh perubahan kebijakan dan dinamika politik jangka pendek.

Urgensi Payung Hukum: Dari Program ke Peradaban

Menjadikan MBG dan BGN sebagai bagian dari undang-undang bukanlah sekadar langkah administratif, melainkan pernyataan komitmen negara terhadap masa depan.

Undang-undang memberikan tiga hal utama:

• Kepastian keberlanjutan
Program tidak bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi menjadi amanat negara yang wajib dijalankan lintas pemerintahan.

• Kekuatan anggaran
Alokasi dana tidak lagi diperdebatkan setiap tahun secara politis, tetapi menjadi bagian dari prioritas nasional yang dilindungi.

• Akuntabilitas dan standar nasional
Pelaksanaan program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, transparan, dan dapat diawasi publik.

Dengan kata lain, undang-undang mengubah MBG dari sekadar kebijakan menjadi fondasi peradaban.

Menjawab Kritik dengan Perspektif Jangka Panjang

Kritik terhadap besarnya anggaran MBG adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Kekhawatiran terhadap sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan guru perlu didengar dan dijawab dengan kebijakan yang seimbang.

Namun, perlu dipahami bahwa investasi pada gizi bukanlah kompetitor bagi pendidikan — melainkan prasyaratnya.

Anak yang lapar tidak akan belajar dengan optimal. Anak yang kekurangan gizi tidak akan mampu bersaing secara intelektual. Maka, membangun gizi adalah membangun kualitas pendidikan itu sendiri.

Dalam perspektif jangka panjang, MBG justru berpotensi mengurangi beban negara di masa depan — dari biaya kesehatan hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Menyatukan Arah: Negara Hadir untuk Generasi

Momentum pembahasan di Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sengketa hukum, tetapi juga sebagai ruang refleksi nasional. Apakah kita siap menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama yang tidak tergoyahkan?

Menjadikan MBG dan BGN sebagai undang-undang adalah jawaban atas pertanyaan tersebut.

Ini bukan tentang hari ini. Ini tentang satu atau dua generasi ke depan. Tentang anak-anak Indonesia yang hari ini duduk di bangku sekolah, dan esok akan berdiri sebagai penentu arah bangsa.

Sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan bahwa kemajuan tidak dibangun dalam satu periode kepemimpinan, melainkan melalui konsistensi kebijakan lintas generasi.

MBG dan BGN adalah bagian dari jalan panjang itu.

Meneguhkannya dalam undang-undang berarti memastikan bahwa negara tidak sekadar hadir, tetapi juga bertahan — menjaga, merawat, dan menumbuhkan generasi Indonesia dengan kesungguhan dan visi yang melampaui zamannya.(Rizky Tile)