Oleh: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Fasilitator Kehormatan dan Probity Advisor LKPP RI
JAKARTA || Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara. Melalui pengawasan, proses pengadaan diharapkan berjalan transparan, efisien, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, cara menilai kewajaran harga dalam pengadaan perlu dilakukan secara hati-hati. Salah satu pendekatan yang kerap menimbulkan perdebatan adalah ketika harga kontrak dibandingkan secara sederhana dengan harga pabrik, harga distributor, harga kulakan, atau Harga Pokok Produksi, lalu ditambahkan margin tertentu untuk menentukan apa yang dianggap sebagai “harga wajar”.
Sekilas, pendekatan tersebut terlihat mudah dipahami. Harga dasar dihitung, margin ditambahkan, lalu dibandingkan dengan harga kontrak. Jika terdapat selisih, selisih itu kemudian dapat dianggap sebagai indikasi kemahalan. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat berkembang menjadi asumsi adanya kerugian negara.
Padahal, pengadaan pemerintah tidak sesederhana membeli barang di pasar biasa. Pengadaan merupakan rangkaian proses yang panjang, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi, penetapan anggaran, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, proses pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima, pembayaran, hingga pemanfaatan hasil pekerjaan.
Dengan demikian, harga kontrak tidak dapat dibaca hanya sebagai harga barang. Di dalamnya dapat terdapat komponen spesifikasi teknis, mutu, volume, distribusi, waktu pelaksanaan, jaminan, layanan purna jual, risiko kontrak, kewajiban penyedia, serta kepastian bahwa barang atau jasa benar-benar sampai dan dapat digunakan oleh negara.
Dalam kerangka regulasi pengadaan, HPS memiliki posisi yang jelas. HPS digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan dan evaluasi kewajaran harga pada saat proses pengadaan. HPS bukan instrumen otomatis untuk menghitung kerugian negara setelah kontrak berjalan atau setelah pekerjaan selesai.
Karena itu, selisih antara harga kontrak dan harga hasil simulasi pemeriksa tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai kerugian negara. Selisih tersebut paling jauh dapat menjadi pintu masuk untuk pendalaman. Untuk sampai pada kesimpulan adanya kerugian negara, harus dibuktikan adanya kekurangan uang, barang, atau hak negara yang nyata dan pasti.
Di sinilah pentingnya kehati-hatian metodologis. Auditor tetap memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas. Namun, pengawasan yang baik harus bertumpu pada kriteria yang tepat, bukti yang cukup, serta pembacaan yang utuh terhadap kontrak dan hasil pekerjaan.
Audit tidak cukup hanya menjawab pertanyaan “berapa harga barang di pabrik?”. Audit juga harus menjawab: apa kebutuhan negara, spesifikasi apa yang diminta, risiko apa yang ditanggung penyedia, layanan apa yang melekat dalam kontrak, apakah barang diterima sesuai mutu dan volume, serta apakah pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang sah.
Jika audit hanya menggunakan pendekatan harga komponen ditambah margin tertentu, tanpa membaca spesifikasi, risiko, kontrak, output, dan manfaat, maka dampaknya dapat meluas ke berbagai pihak. Negara dapat terdorong memilih barang atau jasa yang tampak murah di atas kertas, tetapi belum tentu paling sesuai dengan kebutuhan.
Paket yang sebenarnya memuat layanan lengkap, distribusi, dukungan teknis, jaminan mutu, pelatihan, atau layanan purna jual dapat terlihat mahal hanya karena tidak dibaca sebagai satu kesatuan nilai kontrak. Dalam jangka panjang, negara bisa kehilangan kemampuan membeli secara cerdas. Pengadaan yang seharusnya berorientasi pada nilai manfaat berubah menjadi aktivitas defensif: yang penting murah, aman secara angka, dan mudah dipertanggungjawabkan secara administratif.
Dampak juga dirasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. PPK memiliki mandat mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan, spesifikasi, risiko, dan ketersediaan anggaran. Namun, jika setiap keputusan harga selalu berisiko dinilai ulang dengan rumus sederhana, maka PPK dapat menjadi terlalu berhati-hati secara berlebihan.
Akibatnya, PPK bisa menghindari spesifikasi yang lebih baik, enggan memasukkan layanan tambahan yang sebenarnya diperlukan, dan memilih paket minimalis agar terlihat aman dalam pemeriksaan. Budaya takut kemudian menggantikan profesionalisme. Padahal, pengadaan yang baik membutuhkan keberanian mengambil keputusan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak berikutnya dapat dirasakan oleh penyedia barang dan jasa. Penyedia yang profesional biasanya menghitung harga dengan mempertimbangkan mutu barang, biaya distribusi, pembiayaan, risiko pelaksanaan, garansi, layanan purna jual, penalti, dan kewajiban kontraktual lainnya. Jika semua komponen itu dibaca sebagai kelebihan margin, penyedia yang berkualitas dapat menjauh dari pengadaan pemerintah.
Yang tersisa justru dapat berupa penyedia yang berani menawar sangat rendah, tetapi belum tentu mampu menjaga mutu pekerjaan. Dalam jangka panjang, pasar pengadaan pemerintah dapat kehilangan pelaku usaha yang sehat dan profesional.
Pada akhirnya, masyarakat juga dapat merasakan dampaknya. Barang mungkin lebih murah secara administratif, tetapi kualitasnya rendah. Layanan tampak hemat, tetapi tidak berfungsi optimal. Proyek selesai di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak maksimal.
Karena itu, pengawasan pengadaan perlu tetap tegas, tetapi juga harus proporsional. Ketegasan tanpa ketepatan metodologi berisiko melemahkan kepercayaan, mengganggu pasar, dan menurunkan mutu layanan publik.
