MediacyberID.com – KABUPATEN BEKASI — Di bawah langit cerah dan terik matahari yang menyinari kawasan pemerintahan, halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berubah menjadi lautan manusia pada Rabu, 13/05/2026. Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) berdatangan beriringan, membawa spanduk besar bertuliskan aspirasi, bendera serikat, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Langkah kaki mereka serempak, suara yel-yel bergema lantang, menyuarakan hak ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, serta penolakan tegas terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing. Suasana tampak padat namun tertib, ribuan pasang mata tertuju pada satu tujuan: menyampaikan suara yang selama ini dirasakan belum terwakili sepenuhnya.
Massa yang memadati lokasi sejak pagi membawa lima poin utama sebagai napas perjuangan. Di antaranya: tuntutan pencabutan peraturan alih daya yang dinilai melemahkan posisi pekerja dan mengurangi perlindungan hukum; desakan pembangunan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar sengketa kerja tak lagi harus diselesaikan jauh di Bandung; permintaan agar program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diarahkan nyata demi kesejahteraan warga, lengkap dengan fasilitas penitipan anak (daycare) di kawasan industri; jaminan pendidikan gratis bagi anak buruh kurang mampu; serta desakan penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, disertai kepastian kerja dan pembukaan lapangan kerja baru.
Puncak harapan terasa nyata saat perwakilan Aliansi BBM dipanggil masuk ke Gedung Bupati, tepatnya di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, guna melakukan audiensi resmi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja. Pertemuan penuh makna ini turut dihadiri seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menegaskan keseriusan pemerintah daerah menanggapi aspirasi tersebut. Di ruangan itu, para perwakilan memaparkan rinci persoalan di lapangan: mulai ketidakpastian status kerja akibat sistem alih daya, kesulitan akses keadilan, hingga kekhawatiran masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Mendengarkan saksama, Plt Bupati menegaskan posisi Pemkab Bekasi: persoalan ketenagakerjaan adalah prioritas utama, terlebih karena Bekasi dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tempat jutaan jiwa menggantungkan hidup. “Ini bukan sekadar masalah buruh, tapi masalah kesejahteraan masyarakat Bekasi secara keseluruhan,” ujarnya. Ia pun menyampaikan kabar gembira bahwa Pemkab telah menyiapkan surat rekomendasi resmi yang akan dikirim ke pemerintah pusat dan Kementerian Ketenagakerjaan, mendukung penuh pencabutan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 karena dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Terkait tuntutan pembentukan PHI, dr. Asep menjelaskan fakta yang belum banyak diketahui: pemerintah daerah sebenarnya sudah mengajukan permohonan pendirian lembaga ini sejak Oktober 2025 lalu. “Kami tidak diam saja, proses sudah berjalan. Hari ini kami tegaskan kembali komitmen itu dan akan mempercepat penyelesaian administrasi agar PHI segera beroperasi,” ucapnya — jawaban yang langsung disambut rasa lega para perwakilan. Selain itu, ia menegaskan akan terus mendorong seluruh perusahaan di kawasan industri memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam perekrutan, serta mewajibkan program CSR lebih menyentuh kebutuhan nyata warga sekitar industri.
Usai audiensi, dr. Asep turun ke halaman dan naik ke mobil komando di hadapan ribuan massa yang setia menanti di bawah terik. Dari sana, ia sampaikan langsung hasil pembicaraan dengan suara lantang hingga terdengar ke barisan paling belakang: “Sebagai Plt Bupati Bekasi, saya menyatakan setuju agar Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dicabut. Isinya bertentangan dengan UUD 1945. Surat dukungan kami sudah siap dikirim ke Menteri Ketenagakerjaan!”
Kalimat itu seketika memicu sorakan panjang, tepuk tangan meriah, dan yel-yel kemenangan bergema ke seluruh penjuru lokasi. Rasa lelah menanti seketika hilang diganti bangga dan harapan. Dukungan tak berhenti di situ. Dr. Asep juga berjanji mempercepat pembangunan PHI agar pekerja tak perlu lagi jauh-jauh ke Bandung, menanggapi keluhan jalan rusak di kawasan industri yang kerap sebabkan kecelakaan kerja, hingga berjanji membawa usulan pendidikan gratis bagi anak buruh ke rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar jadi kebijakan resmi daerah.
“Saya juga sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Buruh Bekasi Melawan yang telah melakukan aksi dengan damai, tertib, dan beradab. Ini bukti kedewasaan berdemokrasi. Hidup buruh!” serunya — penutup yang kembali disambut sorakan antusias.
Diketahui, sikap berpihak ini bukan hal baru bagi dr. Asep Surya Atmaja. Ia dikenal sebagai penasihat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Bekasi, dan saat Pemilihan Kepala Daerah lalu, ia pun mendapat dukungan penuh dari partai yang memiliki dua kursi di DPRD Kabupaten Bekasi. Latar belakang ini membuat pemahamannya atas persoalan buruh dianggap mendalam dan tulus.
Merespons tanggapan positif pemerintah, Ketua Aliansi BBM, Sarino, S.H., tampak tersenyum puas di tengah kerumunan. Dalam keterangannya, ia sampaikan apresiasi mendalam atas keberpihakan nyata ini. “Kami sangat mengapresiasi sikap Bapak Plt Bupati yang tak hanya mendengarkan, tapi juga berikan keputusan dan langkah nyata. Ini hal langka. Tentu saja, Aliansi BBM akan awali setiap poin janji ini — dari surat rekomendasi hingga PHI berdiri, hingga pendidikan gratis terwujud — agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh buruh dan keluarga mereka di Bekasi,” tegasnya penuh semangat.
Sepanjang aksi, keamanan dan ketertiban terjaga baik. Aparat kepolisian dan TNI bersiaga humanis, mendampingi jalannya acara tanpa sikap represif. Tampak jelas kehadiran Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Sumarni, beserta jajaran, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Elia Umboh, serta perwakilan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi yang memastikan suasana tetap aman dan kondusif.
Menjelang sore, saat matahari condong ke barat, seluruh rangkaian berakhir manis. Ribuan massa perlahan membubarkan diri tertib, meninggalkan kawasan pemerintahan bersih dan aman. Mereka pulang bukan hanya sebagai peserta aksi, melainkan pemenang yang membawa pulang komitmen resmi pemerintah daerah. Hari ini jadi bukti nyata: suara buruh didengar, hak mereka diperjuangkan, dan masa depan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi kini membentang dengan harapan lebih cerah dan pasti. (Opi)
